Sespimen Polri Kaji Tata Kelola Daerah, Mabes Turunkan Perwira ke Karanganyar

Mabes Polri Turunkan Perwira
Sumber :
  • VIVA Jogja

KARANGANYAR, VIVA Jogja - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan sejumlah perwira menengah ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, untuk mengikuti studi lapangan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah. 

img_title PP Muhammadiyah Targetkan UMUKA Solo Sejajar UMS, Muh Samsuri Emban Misi Perkuat Kualitas Kampus

Penugasan tersebut menjadi bagian dari strategi pendidikan kepolisian dalam menyiapkan calon pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan mampu membangun sinergi lintas sektor di wilayah tugasnya.

Daerah tujuan studi lapangan kali ini adalah Kabupaten Karanganyar, yang dinilai memiliki praktik koordinasi pemerintahan relatif stabil dan efektif. 

img_title Longsor Putus Akses Antardusun di Jatiyoso Karanganyar, 18 Rumah Warga Terisolasi

Kegiatan ini berada di bawah program pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri, sebuah jenjang strategis dalam pembentukan karakter dan kapasitas kepemimpinan perwira Polri.

Rombongan yang diterjunkan oleh Markas Besar Polri berjumlah 11 orang, terdiri atas 10 perwira menengah Polri serta satu peserta dari kepolisian Timor Leste. 

img_title Perangkat Desa di Karanganyar Diciduk Saat Ambil Tempelan Sabu, Mengaku Sudah 5 Kali Membeli

Kehadiran peserta mancanegara tersebut memberi dimensi internasional dalam proses pembelajaran, sekaligus menunjukkan bahwa praktik pemerintahan daerah di Indonesia juga menjadi perhatian di luar negeri.

Ketua Tim Serdik Sespimen Kelompok 13 Dikreg ke-66, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, menyampaikan bahwa Karanganyar dipilih setelah melalui pertimbangan akademik dan evaluasi lapangan.

Menurutnya, salah satu indikator utama yang dilihat adalah bagaimana sebuah pemerintahan daerah membangun komunikasi antarunsur pimpinan serta menyelesaikan persoalan tanpa eskalasi yang berlarut.

“Kami datang untuk melihat langsung apakah organisasi pemerintahan di daerah berjalan sehat. Ukurannya ada pada komunikasi Forkopimda, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan di tingkat kabupaten,” ujarnya. 

Dari hasil pengamatan sementara, ia menilai koordinasi antarinstansi di Karanganyar berjalan komunikatif dan kolaboratif.

Hendra menambahkan, kemampuan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan secara mandiri menjadi nilai penting dalam pembelajaran kepemimpinan. 

“Kalau ada masalah, bisa dibicarakan dan dituntaskan di daerah, tidak harus selalu dibawa ke pusat. Ini mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan sistem yang sudah matang,” katanya.

Menurutnya, pola seperti ini relevan dengan tantangan yang akan dihadapi para perwira Polri di masa depan. 

Sebagai pimpinan satuan kerja maupun wilayah, mereka dituntut mampu membangun komunikasi lintas sektor, menjaga stabilitas, serta menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
img_title