Jelang Lebaran 2026, Pemkot Surakarta Pastikan Pembayaran THR Lewat Posko Pengaduan
- VIVA Jogja
SOLO, VIVA Jogja - Jelang Hari Raya Idulfitri 2026, Pemerintah Kota Surakarta membuka posko pengaduan guna memastikan perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menegaskan setiap laporan pekerja akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyampaikan bahwa layanan ini disiapkan sebagai langkah preventif agar hak pekerja tetap terlindungi dan potensi perselisihan hubungan industrial dapat ditekan.
Pemerintah, kata dia, ingin memastikan kewajiban perusahaan terhadap karyawan dipenuhi tepat waktu.
“Posko ini menjadi sarana bagi pekerja yang mengalami kendala pembayaran THR. Kami pastikan setiap aduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Pramutedy Sukoco, menjelaskan bahwa ketentuan pembayaran THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan mencairkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
Selain itu, terdapat imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar pembayaran dilakukan lebih awal, yakni 14 hari sebelum Lebaran, guna menghindari keterlambatan. Namun, ketentuan tersebut bersifat anjuran.
Disnaker memastikan masyarakat tidak perlu ragu melapor apabila menemukan pelanggaran. Setiap aduan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan hingga mediasi, sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Dengan dibukanya posko ini, Pemkot Surakarta berharap hubungan industrial di Kota Bengawan tetap kondusif, serta pekerja dapat menerima haknya secara penuh menjelang momentum Hari Raya Idulfitri 2026.
