WFH ASN Tiap Jumat Resmi di Karanganyar, Bupati Rober Christanto Tekan BBM dan Biaya Operasional
- VIVA Jogja
KARANGANYAR, VIVA Jogja - Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat resmi diberlakukan di Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menegaskan kebijakan ini sebagai langkah konkret efisiensi anggaran, terutama untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan biaya operasional pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai menerapkan kebijakan WFH ASN setiap Jumat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran yang kini diperketat di lingkungan pemerintahan daerah.
Pengurangan mobilitas pegawai dinilai berdampak langsung terhadap penurunan penggunaan kendaraan dinas. Selain itu, efisiensi juga menyasar penggunaan listrik hingga pembatasan kegiatan yang tidak memiliki urgensi tinggi.
“Ini langkah strategis. Tidak hanya BBM, tapi juga listrik dan kegiatan lain yang bisa dikurangi harus diefisienkan,” ujar Rober, Jumat (24/6/2026).
Meski menerapkan WFH, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Setiap OPD diminta mengatur sistem kerja melalui mekanisme piket dan rotasi, sehingga layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Skema ini memungkinkan sebagian ASN bekerja dari rumah, sementara sebagian lainnya tetap bertugas di kantor untuk menjaga kesinambungan layanan.
Pemkab Karanganyar juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna mendukung sistem kerja jarak jauh.
Koordinasi, pelaporan kinerja, hingga komunikasi antarinstansi tetap dilakukan secara daring agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan efektif.
Evaluasi sementara menunjukkan kebijakan ini berjalan cukup lancar. Selama dua pekan terakhir, tidak ditemukan gangguan signifikan dalam pelayanan publik meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Setiap ASN wajib melaporkan pekerjaannya. Kami juga melakukan pengawasan dan pengecekan langsung untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal,” tegasnya.
Pengawasan tersebut menjadi kunci agar kebijakan efisiensi tidak menurunkan produktivitas aparatur. Pemerintah daerah menekankan bahwa kinerja tetap menjadi prioritas utama, meskipun pola kerja berubah lebih fleksibel.
Selain WFH, langkah efisiensi juga diterapkan secara menyeluruh, termasuk pengendalian penggunaan listrik di kantor pemerintahan dan pengurangan kegiatan yang tidak prioritas.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola anggaran yang lebih sehat, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.
