Tragedi Pelatihan KDMP, Pakar UGM Dorong Reformasi Sistem Manajer Koperasi
- Dok Humas UGM
SLEMAN, VIVA Jogja - Pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memakan korban jiwa. Program yang dirancang menyerupai latihan dasar militer ini kembali menelan korban jiwa. Hingga kini, tercatat lima peserta meninggal dunia saat mengikuti rangkaian kegiatan yang seharusnya menjadi bekal kepemimpinan, namun justru berujung pada tragedi. Peristiwa ini memunculkan sorotan tajam dari kalangan akademisi, salah satunya Dr Subarsono, dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menilai bahwa pendekatan pelatihan yang diterapkan KDMP tidak relevan dengan tugas manajer koperasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi tata kelola organisasi.
Subarsono menegaskan bahwa pelatihan berupa baris berbaris, apel bendera, lari, hingga penggunaan senjata sama sekali tidak berkaitan dengan fungsi manajer koperasi. Menurutnya, manajer koperasi seharusnya berfokus pada eksekusi kebijakan strategis yang dirumuskan pengurus, mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target penjualan tercapai, serta melaporkan kinerja bisnis secara berkala demi kesejahteraan anggota. Ia menekankan bahwa pelatihan yang tepat justru harus menyentuh aspek tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan digital, kewirausahaan, inovasi model bisnis, perencanaan strategis, hingga pemasaran berbasis digital.
Meski mengakui bahwa latihan militer memiliki manfaat dalam membentuk disiplin, Subarsono mengingatkan bahwa konsep disiplin dalam koperasi berbeda dengan disiplin militer. Dalam konteks koperasi, disiplin berarti kemampuan membuat laporan tepat waktu, transparansi, akuntabilitas, tidak menyalahgunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, serta menyediakan produk dan layanan sesuai kebutuhan anggota. Sebaliknya, disiplin militer lebih menekankan kepatuhan pada komando, kehadiran dalam apel, dan ketepatan baris berbaris. Perbedaan mendasar ini, menurutnya, menjadi alasan kuat mengapa pelatihan militeristik tidak sejalan dengan kebutuhan koperasi.
Lebih jauh, Subarsono menyoroti implikasi besar dari penerapan pola militer dalam pelatihan manajer KDMP. Pertama, lunturnya prinsip demokrasi dalam koperasi. Koperasi adalah organisasi sipil yang menjunjung tinggi partisipasi anggota dan musyawarah, sementara militer berlandaskan sistem komando dan komunikasi satu arah. Jika manajer koperasi dilatih secara militeristik, ada risiko besar mereka akan membawa budaya komando ke dalam tata kelola koperasi, sehingga menggeser budaya demokrasi menjadi otoritarian. Kedua, hilangnya ruang inovasi. Manajer yang terbiasa dengan sistem komando cenderung terjebak pada prosedur baku, enggan membuka ruang dialog, dan menutup peluang munculnya ide-ide baru dari anggota. Ia mencontohkan kasus pendirian KDMP di lokasi yang tidak tepat, seperti di perbukitan atau hutan, yang mencerminkan absennya dialog dengan masyarakat. Akibatnya, publik merasa tidak memiliki koperasi tersebut.
