Tragedi Latsar KDMP, Eko Suwanto Minta Evaluasi Menyeluruh dan Proses Hukum Tegas

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Lima peserta pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) meninggal dunia saat mengikuti kegiatan dasar yang seharusnya menjadi wadah pembentukan kapasitas dan kepemimpinan. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mempertanyakan standar keselamatan dalam penyelenggaraan pelatihan. Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menyampaikan belasungkawa sekaligus desakan agar tragedi ini tidak berhenti pada ucapan duka, melainkan menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem pelatihan yang dijalankan.

Baca Juga

Eko Suwanto Ajak Gen Z Yogyakarta Bijak Bermedsos Lewat Konten Kebudayaan

Dalam pernyataannya, Eko Suwanto menegaskan bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap bentuk pelatihan. Ia meminta agar kegiatan dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar rekrutmen, metode pelatihan, kurikulum, kompetensi instruktur, hingga sarana prasarana dan layanan kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan yang memadai sebelum peserta mengikuti pelatihan adalah hal yang mutlak. “Ada peserta dengan catatan henti jantung. Ini harus didalami, apakah sebelum pelatihan dilakukan tes kesehatan, apakah selama pelatihan juga ada pemeriksaan kesehatan,” ujarnya. Pernyataan ini menyoroti pentingnya deteksi dini kondisi fisik peserta agar tidak terjadi risiko fatal.

Selain aspek kesehatan, Eko menekankan perlunya penyesuaian metode pelatihan dengan kebutuhan peserta. Ia mengkritisi pola latihan yang cenderung menekankan fisik berlebihan, padahal tujuan utama pelatihan manajer koperasi adalah pembentukan karakter, kedisiplinan, integritas, serta kemampuan manajerial. “Jangan metode latihan sepakbola dipakai untuk panjat tebing. Metode pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya. Mungkin yang lebih dibutuhkan adalah pembentukan kedisiplinan, manajemen, mental model, kejujuran, dan integritas,” tegasnya. Kritik ini mencerminkan kegelisahan bahwa pelatihan yang seharusnya membangun kapasitas justru berisiko menimbulkan korban jiwa.

Baca Juga

KDMP Dorong Demokrasi Ekonomi Desa: Dari Program Pemerintah Menuju Gerakan Rakyat Mandiri

Tragedi ini juga membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk turun tangan. Eko Suwanto mendesak agar investigasi dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan berkeadilan. Ia meminta agar para ahli dan praktisi dilibatkan untuk menilai standar pelatihan serta metode pengembangan peserta. Baginya, kematian lima warga negara Indonesia dalam sebuah program resmi tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa. “Dalam standar pelatihan yang kedepankan keselamatan, luka saja tidak boleh, apalagi meninggal. Maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Ini penting sebagai koreksi dan evaluasi terhadap program-program pemerintah,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya

Kematian para peserta pelatihan KDMP menjadi alarm keras bagi penyelenggara kegiatan serupa di seluruh Indonesia. Standar keselamatan tidak boleh diabaikan, apalagi dalam program yang melibatkan masyarakat luas. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar tidak ada lagi korban jiwa dalam pelatihan yang seharusnya membawa manfaat. Tragedi ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana pemerintah dan lembaga terkait memastikan kualitas serta keamanan setiap program pembinaan masyarakat. Apakah standar kesehatan sudah diterapkan dengan ketat? Apakah metode pelatihan benar-benar relevan dengan tujuan yang ingin dicapai? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan tindakan nyata.