APBN DIY 2026 Jadi Penopang Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Prioritas
- Humas Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 31 Mei 2026 menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional. Di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dunia, APBN terbukti menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk menopang pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan kesinambungan program strategis pemerintah.
Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat bahwa realisasi Belanja Negara mencapai Rp7,64 triliun atau 39,12 persen dari pagu Rp19,54 triliun. Sementara itu, Pendapatan Negara terealisasi Rp3,98 triliun atau 36,58 persen dari target Rp10,88 triliun. Capaian ini menegaskan bahwa pengelolaan fiskal di DIY tetap berada dalam koridor yang sehat, dengan arah kebijakan yang konsisten mendukung akselerasi pembangunan daerah.
Dari sisi belanja, Pemerintah Pusat telah merealisasikan Rp3,99 triliun atau 35,10 persen dari pagu. Angka ini terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp2,46 triliun, Belanja Barang Rp1,04 triliun, dan Belanja Modal Rp488,73 miliar. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat tercatat 22,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan lonjakan signifikan pada Belanja Modal yang tumbuh 217,20 persen. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik, sementara Belanja Pegawai dan Belanja Barang juga menunjukkan tren positif masing-masing 15,95 persen dan 7,87 persen.
Selain itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp3,64 triliun atau 44,73 persen dari alokasi Rp8,15 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan Rp2,48 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp881,34 miliar, Dana Keistimewaan DIY Rp150 miliar, Dana Desa Rp106,93 miliar, dan Dana Bagi Hasil Rp29,63 miliar. TKD berperan penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif.
Pendapatan Negara juga menunjukkan kinerja positif. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp2,76 triliun atau 34,10 persen dari target, tumbuh 13,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melonjak 52,85 persen, serta Pajak Penghasilan (PPh) yang naik 15,35 persen. Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp315,57 miliar atau 33,95 persen dari target, meski mengalami kontraksi 6,80 persen secara nominal. Penerimaan Cukai masih mendominasi dengan Rp311,36 miliar, sedangkan Bea Masuk mencatat pertumbuhan positif 21 persen. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,21 triliun atau 43,77 persen dari target, tumbuh 3,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
