Menteri Pendidikan Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Dapur Sekolah Masih dalam Tahap Penyusunan
- jogja.viva.co.id/ Fuska Sani Evani
BANTUL, VIVA Jogja - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof Dr H Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah masih dalam tahap penyusunan kebijakan. Hal itu disampaikan usai dirinya berbicara dalam Sarasehan Pendidikan bertema Peran Muhammadiyah dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Gedung Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) Bantul, Minggu (05/07/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, rapat terakhir bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih membahas berbagai skenario agar program ini dapat berjalan optimal. Ia menekankan bahwa belum ada keputusan final mengenai mekanisme pelaksanaan, termasuk soal kantin sekolah maupun layanan pendukung lainnya. “Yang sudah diputuskan di tingkat menteri adalah bahwa penerima makan bergizi gratis tidak untuk semua siswa, melainkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Mekanismenya sedang kami susun agar kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Mu’ti menambahkan, semangat utama dari program MBG adalah membangun generasi sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. “Lebih tepat jika yang paling berhak menerima itu yang dilayani. Selain itu, makan bergizi gratis bukan hanya soal konsumsi, tetapi juga bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah,” jelasnya.
Kementerian Pendidikan, lanjutnya, telah menerbitkan panduan mengenai integrasi pendidikan karakter dengan kebiasaan makan sehat. Program ini bahkan masuk dalam tujuh kebiasaan utama yang harus dibangun di lingkungan sekolah. Dengan demikian, MBG diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, kebersamaan, dan kepedulian sosial.
Meski begitu, Abdul Mu’ti mengakui bahwa sejumlah aspek teknis masih dalam proses penghitungan, termasuk jumlah guru yang akan terlibat serta skema pelaksanaan di lapangan. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan awal kemungkinan akan dimulai di balai-balai milik pemerintah, mengingat gedung khusus untuk program ini belum tersedia. “Jumlah gurunya juga sedang dihitung, karena data terus berubah. Jadi belum bisa kami sampaikan secara pasti,” katanya.
