Indonesia Masuki Krisis Iklim, Pembangunan Diminta Berbasis Daya Dukung Lingkungan
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja – Ancaman perubahan iklim semakin nyata dirasakan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat periode 2023–2025 sebagai tiga tahun terpanas dalam sejarah pengamatan modern. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) juga memperingatkan bahwa suhu rata-rata global pada 2026–2030 diperkirakan berada di kisaran 1,3–1,9 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Kondisi ini meningkatkan risiko cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Dosen Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Emilya Nurjani, menilai Indonesia telah memasuki fase krisis iklim yang membutuhkan penanganan cepat dan terintegrasi. Menurutnya, fenomena perubahan iklim yang terjadi sudah menimbulkan gangguan besar terhadap kehidupan manusia sehingga layak disebut krisis. “Fenomena perubahan iklim yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan dampak yang lebih besar dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia sehingga dapat disebut sebagai krisis iklim karena memerlukan tindakan segera,” ujarnya, Senin (06/07/2026).
Emilya menjelaskan bahwa dunia sebenarnya telah sepakat menahan kenaikan suhu global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celcius melalui Paris Agreement 2015. Namun, setelah satu dekade berjalan, target tersebut belum tercapai. Kenaikan suhu bumi yang terus berlangsung menjadi bukti bahwa upaya pengurangan emisi karbon belum mampu menekan laju pemanasan global secara signifikan. Dampaknya, kebutuhan air meningkat, penguapan lebih cepat, dan risiko kekeringan semakin besar. Pola hujan pun sulit diprediksi, awal musim hujan dan kemarau bergeser, sementara intensitas hujan ekstrem meningkat sehingga memperbesar risiko banjir, longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi.
Perubahan iklim ini secara langsung memengaruhi sektor pertanian. Pola tanam bergeser, risiko gagal panen meningkat, serangan hama kembali muncul, dan produktivitas menurun. Dalam jangka pendek, iklim ekstrem berdampak pada kesehatan masyarakat, kebutuhan air dan energi, serta produktivitas pertanian. Dalam jangka panjang, ancaman lebih kompleks berupa melemahnya ketahanan pangan, kerusakan ekosistem, kenaikan muka air laut, hingga kerugian sosial dan ekonomi.
Karena itu, Emilya menekankan pentingnya memperhatikan risiko perubahan iklim dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan emisi karbon dan menurunkan daya serap karbon. Hal ini berpotensi menimbulkan urban heat island, menurunkan kemampuan resapan air, dan meningkatkan risiko banjir. Maraknya alih fungsi hutan, urbanisasi yang tidak terencana, pembangunan di kawasan rawan banjir, permukiman di lereng curam, serta berkurangnya kawasan resapan air menjadi faktor yang memperburuk kondisi.
