Evaluasi APBD 2026, Pemkot Yogyakarta Siap Tingkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta mengikuti exit meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY. Dari hasil evaluasi yang dilakukan sejak Maret lalu, Pemkot Yogyakarta dinilai menunjukkan capaian cukup bagus, meski masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat kualitas tata kelola anggaran daerah.
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Dessy Adin, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap lima sektor utama, yakni pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan. Total anggaran yang dievaluasi mencapai Rp 303 miliar atau sekitar 15,98 persen dari APBD, terdiri atas 36 program, 60 kegiatan, dan 157 sub-kegiatan. “Secara umum hasilnya cukup bagus. Kami juga melakukan uji output dan outcome pada lima sektor tersebut. Sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang memadai untuk mengungkit ketercapaian sasaran utama sektor,” ungkap Dessy dalam forum evaluasi di Balai Kota Yogyakarta.
Dari hasil uji efektivitas, kualitas logika perencanaan menunjukkan angka 76,43 persen sudah efektif, sementara 21,74 persen masih dinilai tidak efektif. Meski demikian, BPKP DIY menyoroti adanya beberapa permasalahan tata kelola perencanaan dan penganggaran yang perlu segera diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan antara lain penelaahan atas penetapan target indikator ultimate outcome pada sektor pendidikan dan kesehatan yang belum memadai, penguatan prosedur analitis subkegiatan agar lebih berorientasi pada output berkualitas, serta penelaahan atas belanja yang tidak relevan dengan substansi aktivitas subkegiatan. “Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui kualitas aspek perencanaan anggaran daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Exit meeting dilakukan sebelum laporan diterbitkan, sehingga rekomendasi bisa segera ditindaklanjuti,” tambah Dessy.
Wakil Walikota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyambut baik hasil evaluasi tersebut. Menurutnya, masukan dari BPKP DIY sangat berharga bagi Pemkot Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. “Hasil yang dicapai sudah cukup bagus, tinggal beberapa catatan yang harus kami tindaklanjuti. Masukan dari BPKP sangat penting karena kami ingin menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan anggaran,” ujar Wawan. Ia menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan Pemkot Yogyakarta justru membuat pemerintah daerah semakin cerdas dalam mengelola anggaran, tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Sinergi antar perangkat daerah dan koordinasi dengan Pemda DIY juga terus dilakukan untuk memastikan efisiensi berjalan optimal. “Yang paling penting adalah outcome-nya, bagaimana dampak pada masyarakat bisa lebih dirasakan,” tegasnya.
