Wiwit, Jangan Ada Anak Jepara Gagal Sekolah karena Biaya
- VIVAJogja
VIVAJogja – JEPARA, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memastikan seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 telah rampung. Termasuk di dalamnya perpanjangan pendaftaran secara daring di lima sekolah yang sebelumnya belum memenuhi kuota peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Jepara, Ratib Zaini, mengatakan perpanjangan pendaftaran dilakukan sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dari proses tersebut, sekitar 50 siswa tambahan berhasil diterima sehingga sebagian besar sekolah yang semula kekurangan murid kini telah mendekati kuota.
"Sudah selesai dan memang sesuai Kemendikdasmen harus online terhadap lima sekolah yang kemarin kurang. Sudah selesai, kurang lebih ada 50 orang. Hampir tiga perempat sudah memenuhi kuota dan sekarang sudah kita tutup," ujar Ratib.
Menurutnya, sekolah yang kekurangan peserta didik umumnya berada di wilayah pinggiran dan kondisi tersebut tidak terjadi setiap tahun. Tahun ini, Pemkab Jepara juga menambah kuota penerimaan sebesar lima persen sebagai respons atas meningkatnya antusiasme masyarakat mengikuti SPMB dibanding dua tahun sebelumnya.
Di balik berakhirnya proses penerimaan siswa baru, Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan komitmennya agar tidak ada satu pun anak di Jepara yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Bupati mengimbau orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah negeri dan tidak mampu menyekolahkan ke sekolah swasta agar segera melapor kepada pemerintah melalui kepala desa, camat, maupun Disdikpora.
"Anak-anak ini jangan sampai putus sekolah," tegas Witiarso.
Menurutnya, pemerintah akan mencarikan sekolah terdekat, baik negeri maupun swasta. Apabila kendalanya adalah biaya pendidikan, Pemkab siap memberikan bantuan melalui beasiswa, dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga dukungan dari Baznas.
"Jangan sampai anak-anak kita ini putus sekolah gara-gara biaya. Kita akan kasih beasiswa, kita akan bantu lewat CSR maupun Baznas. Yang penting anaknya tetap sekolah," katanya.
Bahkan, bagi anak yang telanjur putus sekolah, pemerintah akan mengarahkan mereka mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar tetap memperoleh ijazah.
Selain memastikan akses pendidikan, Pemkab Jepara juga mulai mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 12 Juli 2026.
