Pengelolaan Sampah di Yogyakarta Jadi Rujukan DPRD DKI Jakarta
- Dok Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mendapat perhatian nasional setelah menerima kunjungan kerja dari Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Kamis (09/07/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari strategi pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur yang diterapkan di Kota Yogyakarta. Sebagai daerah yang juga menghadapi permasalahan sampah cukup serius, DKI Jakarta menilai pengalaman Yogyakarta dapat menjadi rujukan penting dalam mencari solusi berkelanjutan. Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS), sebuah inisiatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan sampah.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Hasto mengingatkan bahwa saat awal dirinya menjabat, Kota Yogyakarta menghadapi kondisi darurat sampah dengan depo-depo penuh, antrean panjang menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga penutupan TPA. Namun, melalui berbagai langkah rekonstruksi sosial dan perubahan perilaku masyarakat, situasi tersebut berhasil diatasi. “Alhamdulillah sampah di depo-depo habis, tidak ada yang menumpuk. Empat bulan terakhir ini kami sudah tidak butuh TPA. Kami bisa menyelesaikan 300–400 ton per hari dengan mengubah perilaku masyarakat dan menggerakkan berbagai macam cara,” ujar Hasto.
Gerakan Mas JOS menjadi salah satu kunci keberhasilan. Program ini mengajak masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Masyarakat tidak diperbolehkan membuang sampah langsung ke depo, melainkan harus melalui penggerobak dengan kondisi sampah yang sudah dipilah. Pemkot juga meluncurkan program emberisasi untuk mengelola sampah organik agar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun maggot. Hasto menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pencitraan, melainkan kebutuhan mendesak. Ia bahkan mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas sebesar tiga miliar rupiah untuk membeli gerobak sampah demi mendukung program tersebut.
Selain emberisasi, Pemkot Yogyakarta juga mengembangkan biopori jumbo sebagai solusi pengolahan sampah organik seperti daun dan ranting. Satu biopori jumbo mampu menampung hingga tiga ton sampah organik dan setiap dua bulan sekali dapat dipanen menjadi pupuk. Hingga kini, sudah ada sekitar 600 biopori jumbo yang tersebar di berbagai titik, dengan target mencapai 1.000 unit. Untuk memastikan efektivitas, Pemkot melibatkan juru pilah sampah atau Jumilah bersama lurah dan RW dalam pengawasan. Hasto menambahkan, pupuk hasil biopori nantinya bisa dimanfaatkan oleh petani di wilayah sekitar seperti Purworejo, Kulonprogo, maupun Gunungkidul.
