Belanja Daerah DIY 2027: Strategi Rp4,93 Triliun untuk Tekan Kemiskinan dan Wujudkan Pancamulia

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan strategi fiskal yang berani untuk tahun anggaran 2027. Dengan postur belanja daerah mencapai Rp4,93 triliun, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan sekaligus menekan angka kemiskinan. Angka ini jauh melampaui target pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp4,0 triliun, sehingga menempatkan APBD DIY 2027 dalam posisi defisit yang terukur. Keputusan tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD DIY masa persidangan ketiga, Jumat (10/07/2026), yang dipimpin Ketua DPRD DIY Nuryadi dan menghadirkan penjelasan langsung dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Baca Juga

Pembangunan Gedung DPRD DIY Catat Deviasi Positif, Progres Lampaui Target

Sri Sultan menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi momentum krusial karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022–2027. Dengan tema besar pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Pemda DIY menargetkan kesejahteraan paripurna bagi masyarakat, yang dirumuskan dalam konsep Pancamulia. “Fokus utama kita di 2027 adalah memastikan pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan hidup. Tujuan akhir dari semua perencanaan ini bermuara pada satu hal, yakni mewujudkan Pancamulia bagi warga DIY,” ujar Sultan.

Target makroekonomi yang disepakati bersama pemerintah pusat menunjukkan ambisi besar. Pertumbuhan ekonomi DIY diproyeksikan berada di kisaran 5,9 hingga 6,7 persen, dengan inflasi tetap terkendali pada level 2 hingga 3 persen. Lebih penting lagi, angka kemiskinan ditargetkan turun drastis hingga menyentuh 8,5 sampai 9,5 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat bahwa per Maret 2026, tingkat kemiskinan DIY masih berada di angka 11,5 persen, sehingga penurunan menuju target 2027 akan menjadi tantangan besar sekaligus indikator keberhasilan kebijakan fiskal daerah.

Baca Juga

Sri Sultan Diminta BNPB Angkat Pengalaman Jogja dalam Forum Resiliensi Global

Pendapatan daerah sebesar Rp4,0 triliun akan digali melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan dana transfer dari pusat. Pemda DIY juga menyiapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta digitalisasi layanan pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, belanja daerah Rp4,93 triliun akan diarahkan pada program prioritas, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi lokal, dan perbaikan pelayanan publik. Belanja wajib, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap dijamin sesuai amanat konstitusi.

Halaman Selanjutnya

Sri Sultan menekankan bahwa belanja daerah harus efektif dan efisien. “Uang dari rakyat ini harus langsung turun untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan mendongkrak sektor-sektor unggulan kita, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan antarwilayah,” tegasnya. Program pengentasan kemiskinan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM dan koperasi. Data Dinas Koperasi dan UKM DIY menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDRB DIY mencapai lebih dari 60 persen, sehingga penguatan sektor ini menjadi kunci dalam strategi pembangunan.