KDMP Dorong Demokrasi Ekonomi Desa: Dari Program Pemerintah Menuju Gerakan Rakyat Mandiri
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Quo Vadis Koperasi Desa Merah Putih?” digelar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) DPD DIY pada Sabtu (11/07/2026), dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh Gereja, menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak diukur dari seberapa cepat koperasi dibentuk, melainkan dari seberapa kuat koperasi mampu membangun demokrasi ekonomi yang hidup di tengah masyarakat.
FGD yang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Y Gustan Ganda ST, juga melibatkan narasumber lintas bidang yakni Dr Bernadus Wibowo Suliantoro MHum yang mengulas dari sisi filsafat, Dr Ag Subarsono MSi MA yang menyoroti kebijakan publik, Dr Mateus Mali CsSR yang merefleksikan Ajaran Sosial Gereja, Dr Haryono Subiyakto MSi yang mengkaji ekonomi desa, serta Drs B Belariantata MM yang berbagi pengalaman empiris tata kelola koperasi. Diskusi berlangsung dinamis, menyoroti tantangan dan arah baru KDMP sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar pada nilai gotong royong dan kedaulatan anggota.
Para narasumber sepakat bahwa pembentukan ribuan koperasi dalam waktu singkat memang menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi desa. Namun, keberlanjutan gerakan ini hanya akan terwujud jika diiringi penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, tata kelola yang transparan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. KDMP, menurut mereka, harus menjadi ruang pembelajaran kolektif—learning institution—yang menumbuhkan kewirausahaan sosial, kepemimpinan lokal, dan kemampuan mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri.
Dr Bernadus Wibowo mengingatkan kembali pemikiran Mohammad Hatta bahwa koperasi adalah pengejawantahan demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan solidaritas. Dalam semangat itu, KDMP perlu bergerak dari sekadar program pemerintah menuju gerakan ekonomi masyarakat yang tumbuh dari bawah. “Koperasi harus menjadi wadah partisipasi, bukan sekadar instrumen kebijakan,” ujarnya.
Sementara Dr Ag Subarsono menekankan pentingnya tata kelola dibanding modal. Negara bisa menyediakan dana, tetapi kepercayaan hanya lahir dari transparansi dan akuntabilitas. Ia menyoroti rendahnya partisipasi anggota dan lemahnya profesionalisme pengurus sebagai tantangan klasik yang harus diatasi melalui digitalisasi manajemen, sistem evaluasi kelembagaan, serta kepemimpinan yang berintegritas.
