Lima Kalurahan di Kulonprogo Lunas PBB-P2, Realisasi Pajak Baru 71 Persen
- Dok Pemkab Kulonprogo
KULONPROGO, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memberikan penghargaan kepada lima kalurahan yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara penuh hingga 30 Juni 2026. Meski capaian ini patut diapresiasi, realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan masih menyisakan pekerjaan besar karena baru mencapai 71,29 persen dari target tahunan.
Berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, hingga akhir Juni penerimaan PBB-P2 tercatat sekitar Rp29 miliar dari target Rp41 miliar. Pemerintah daerah menargetkan seluruh piutang pajak dapat tertagih sebelum jatuh tempo pada September mendatang. Kepala BKAD Kulonprogo, Sudarmanto, menyebut lima kalurahan yang berhasil melunasi PBB semester pertama adalah Kranggan di Kapanewon Galur, Gulurejo dan Ngentakrejo di Kapanewon Lendah, Kebonharjo di Kapanewon Samigaluh, serta Brosot di Kapanewon Galur.
“Realisasi PBB sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 ini tercapai 71,29 persen dengan nilai Rp29 miliar dari target sekitar Rp41 miliar. Kami optimistis sampai akhir September bisa lunas 100 persen,” ujar Sudarmanto dalam sambutannya pada acara Penganugerahan PBB-P2 Award Tahun 2026 di Aula Adikarto, Komplek Pemkab Kulonprogo.
Sudarmanto menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara panewu, lurah, dukuh, petugas pemungut pajak, serta masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa hampir 30 persen target penerimaan masih harus dikejar dalam waktu tiga bulan ke depan. Menurutnya, keberhasilan mencapai target tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Bupati Kulonprogo, R Agung Setyawan, turut memberikan apresiasi kepada kalurahan yang mampu melunasi PBB lebih cepat meski kondisi ekonomi masih penuh tantangan. “Di saat tekanan perekonomian kita sangat berat, ternyata kalurahan-kalurahan yang tadi disebut mampu menyelesaikan dengan lebih cepat, lebih baik,” kata Agung. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi pemerintah kalurahan hingga tingkat dukuh serta kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.
Bupati secara khusus menyoroti Kalurahan Kranggan, Kapanewon Galur, yang kembali menjadi kalurahan tercepat dalam pelunasan PBB. “Saya ulang dengan memperjelas yang luar biasa Kalurahan Kranggan. Seingat saya sudah dengan saya dua kali, ternyata berturut-turut empat kali,” ungkapnya.
