Digitalisasi Bansos dan Ancaman Kemiskinan Akses: Pakar UMY Minta Pemerintah Waspada
- Dok Humas UMY
BANTUL, VIVA Jogja - Transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tengah digencarkan pemerintah dinilai membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, sistem digital menjanjikan efisiensi, transparansi, dan percepatan layanan publik. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa digitalisasi justru dapat melahirkan bentuk kemiskinan baru, yakni ketidakmampuan warga miskin mengakses sistem digital yang menjadi pintu utama bantuan.
Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Ulung Pribadi, menyoroti hal tersebut dalam tanggapannya terhadap perluasan program digitalisasi bansos yang kini menjangkau 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Program ini menargetkan 12,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan diklaim mampu memangkas rantai birokrasi serta biaya administrasi. Namun, menurut Ulung, keberhasilan digitalisasi tidak bisa diukur hanya dari jumlah penerima yang masuk sistem atau kecepatan proses verifikasi.
“Digitalisasi memang mengurangi ruang penyalahgunaan dibanding sistem manual, tetapi tidak otomatis menghapus politisasi bantuan,” ujarnya. Ia menilai manipulasi bisa bergeser ke tahap pengusulan nama, verifikasi, atau perubahan status penerima. Karena itu, setiap perubahan data harus memiliki jejak audit yang dapat diperiksa lembaga pengawas agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Ulung menekankan bahwa transparansi data menjadi kunci utama. Statistik penerima bantuan perlu diumumkan secara terbuka hingga tingkat daerah, tanpa mengungkap identitas pribadi warga. Dengan cara ini, masyarakat dapat ikut mengawasi distribusi bansos dan memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan.
Namun, tantangan terbesar menurutnya justru terletak pada kesenjangan akses digital. Tidak semua warga miskin memiliki telepon pintar, koneksi internet, rekening bank, atau dokumen kependudukan yang lengkap. “Jangan sampai digitalisasi menciptakan kemiskinan baru dalam bentuk ketidakmampuan mengakses sistem,” tegasnya. Ia meminta pemerintah tetap menyediakan layanan tatap muka bagi warga yang belum siap secara digital, termasuk mobil pelayanan keliling dan pendampingan di desa-desa.
Dalam pandangan Ulung, digitalisasi bansos harus dipahami sebagai infrastruktur sosial yang menjamin hak warga, bukan sekadar proyek efisiensi teknologi. Keberhasilan program seharusnya diukur dari penurunan beban biaya yang ditanggung warga, kecepatan koreksi kesalahan data, serta seberapa banyak kelompok paling rentan yang benar-benar terjangkau.
