Koperasi Desa Merah Putih Perlu Kembali ke Spirit Kerakyatan, Bukan Politisasi

SLEMAN, VIVA Jogja  – Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan kini tengah menjadi sorotan. Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai koperasi terpusat ini memunculkan diskusi kritis dari berbagai kalangan, terutama terkait pendekatan top-down yang dinilai menjauhkan masyarakat desa dari peran utamanya sebagai subjek ekonomi. Pertanyaan besar pun muncul, apakah KDMP benar-benar mampu menjadi wadah pemberdayaan masyarakat atau justru berpotensi menjadi instrumen politik.

Baca Juga

Kirab Merah Putih di Bandar Lampung Jadi Simbol Persatuan Menyambut HUT RI ke-81

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suyatna, menilai kebijakan KDMP tidak sejalan dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis sukarela dan gotong royong. Menurutnya, pola pengembangan yang seragam dari atas ke bawah berisiko mengabaikan keragaman potensi dan permasalahan desa. Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu dengan Koperasi Unit Desa maupun Badan Usaha Milik Desa menunjukkan bahwa penyeragaman kelembagaan sering kali berujung pada kegagalan. Banyak lembaga ekonomi desa yang mati suri karena tidak sesuai dengan karakteristik lokal. “Pengembangan secara top-down ini akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa, padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi,” ujarnya.

Hempri menekankan perlunya kreativitas pengurus KDMP untuk mengembangkan inovasi berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah harus hadir dalam bentuk pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menurutnya, koperasi tidak cukup hanya diberi fasilitas permodalan atau akses ke perbankan, tetapi harus dibangun sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat. Branding koperasi juga perlu diperkuat agar KDMP memiliki citra yang menarik, misalnya melalui digitalisasi dan inovasi usaha yang relevan dengan perkembangan zaman.

Baca Juga

Kuasa Hukum BMT Alfadinar: Rencana Pengembalian Dana Anggota 8 Agustus Belum Bisa Direalisasikan

Dalam praktiknya, Hempri mencontohkan ada koperasi yang tetap eksis karena mampu mengembangkan modal sosial. Nilai kepercayaan, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran pengelola, serta sinergi antara pengurus dan anggota menjadi faktor kunci keberhasilan. Jaringan yang kuat dengan pihak eksternal juga menjadi penopang penting. Ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut seharusnya menjadi roh KDMP agar benar-benar berfungsi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. “Hal-hal ini tadi yang harusnya didorong di Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Halaman Selanjutnya

Hempri juga mengingatkan agar KDMP tidak dijadikan alat politik. Menurutnya, selama koperasi hanya dipolitisasi, maka ia tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri. Kepentingan politik yang masuk ke dalam koperasi sering kali menimbulkan konflik internal pengurus, yang pada akhirnya menghambat perkembangan koperasi itu sendiri. Ia menekankan bahwa koperasi harus bebas dari intervensi politik agar dapat fokus pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa.