Urun Rembug Kulonprogo Jadi Wadah Aspirasi dan Solusi Bersama
- Dok Pemkab Kulonprogo
KULONPROGO, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo kembali menghadirkan ruang dialog terbuka dengan masyarakat melalui kegiatan Urun Rembug Kalurahan yang digelar serentak di tiga kapanewon, yakni Pengasih, Lendah, dan Girimulyo pada Sabtu, 25 Juli 2026. Forum ini menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi dari akar rumput, membahas arah kebijakan pembangunan, sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Di Kapanewon Pengasih, kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan. Sementara di Girimulyo, forum dipandu oleh Sekretaris Daerah Triyono, dan di Lendah oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulonprogo, Aspiyah. Bupati menegaskan bahwa Urun Rembug bukan sekadar pertemuan formal, melainkan wadah bagi pemerintah untuk benar-benar mendengarkan suara masyarakat. Menurutnya, persoalan yang muncul di lapangan harus dibahas secara terbuka agar dapat dipetakan secara utuh, mulai dari langkah yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, hingga prioritas pembangunan yang perlu segera ditangani.
Agung Setyawan juga mengajak pemerintah kalurahan untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tantangan. Penurunan transfer ke daerah maupun Dana Desa berdampak pada kemampuan pemerintah menjalankan sejumlah program pembangunan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan agar masyarakat memahami adanya penyesuaian terhadap rencana pembangunan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan masyarakat penerima uang ganti untung agar memanfaatkannya secara bijak sebagai modal keberlanjutan hidup, bukan sekadar untuk kebutuhan sesaat.
Forum Urun Rembug kali ini membahas 43 poin persoalan yang diangkat masyarakat. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memberikan penjelasan sekaligus menindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Bupati menekankan pentingnya pola dialog semacam ini dilakukan secara berkesinambungan di berbagai tingkatan pemerintahan. Ia juga menyoroti perlunya data kemiskinan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan program tepat sasaran. Selain itu, perhatian terhadap fasilitas umum yang mulai rusak juga menjadi sorotan. Dengan keterbatasan fiskal, perbaikan infrastruktur harus dilakukan sedini mungkin agar tidak menunggu hingga bangunan ambruk.
Di Kapanewon Lendah, kegiatan berlangsung interaktif dengan kehadiran jajaran Pemkab Kulonprogo, Forkopimkap, para lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta pemangku kepentingan terkait. Aspiyah menegaskan bahwa forum ini bukan hanya sarana silaturahmi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, wakil rakyat, dan jajaran pemerintah kalurahan. Ia menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat akan dipilah berdasarkan kewenangan, baik yang menjadi ranah kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, maupun Pemerintah Pusat. Misalnya, penanganan sungai yang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau penerangan jalan umum yang menjadi kewenangan lintas level pemerintahan.
