PHK 670 Buruh PT SamWon Busana Jepara, Pemerintah Tegaskan Pesangon Wajib Dibayar Satu Kali Sesuai putusan MK.

VIVAJogja – JEPARA, Pemerintah memastikan hak-hak pekerja PT SamWon Busana Indonesia di Kabupaten Jepara tetap harus dipenuhi meski perusahaan berencana menghentikan operasionalnya pada 2026. 

Sedikitnya 670 pekerja terdampak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan pembayaran pesangon dan hak normatif lainnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan pemerintah akan mengawal proses penyelesaian hak para pekerja agar perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

"Pengusaha sudah berjanji tidak akan lari sampai Oktober 2026. Pengusaha punya waktu dua bulan untuk memenuhi hak pekerja," kata Said Iqbal, Senin (27/7).

Menurut Iqbal, PT SamWon Busana Indonesia merupakan salah satu perusahaan garmen di Jawa Tengah yang terdampak pelemahan industri. Penurunan daya beli masyarakat, yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, menjadi salah satu faktor yang menekan kinerja perusahaan hingga berujung pada rencana PHK.

Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya menjaga keberlangsungan industri garmen melalui berbagai kebijakan. Namun apabila PHK tidak dapat dihindari, perusahaan tetap berkewajiban membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta hak normatif lainnya kepada seluruh pekerja.

Selain mengawal pemenuhan hak pekerja, pemerintah juga terus mendorong peningkatan daya beli masyarakat agar industri garmen nasional kembali bergairah dan mampu menyerap tenaga kerja.

Data pemerintah mencatat, selain PT SamWon Busana Indonesia di Jepara, PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang juga berencana menghentikan operasionalnya pada 2026. Meski demikian, perhatian pemerintah di Jepara saat ini difokuskan pada perlindungan hak sekitar 670 pekerja PT SamWon Busana Indonesia agar seluruh hak mereka dapat dipenuhi sesuai ketentuan.