Kudatuli dan Ingatan Demokrasi: PDI Perjuangan Kulonprogo Dorong Generasi Muda Belajar dari Sejarah
- jogja.viva.co.id/Wuri D
KULONPROGO, VIVA Jogja - Malam renungan yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kulonprogo pada Minggu (27/07/2026) malam, menjadi ruang refleksi atas peristiwa Kudatuli, tragedi politik yang terjadi pada 27 Juli 1996. Bertempat di halaman Kantor DPC PDI Perjuangan, Pengasih, Kulonprogo, acara bertajuk Merawat Ingatan, Menjaga Demokrasi ini menghadirkan sarasehan, diskusi sejarah, dan doa bersama yang diikuti kader, pengurus, mahasiswa, serta generasi muda. Kudatuli, yang dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, dipandang sebagai salah satu tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Fajar Gegana, menekankan bahwa peringatan Kudatuli bukan sekadar mengenang tragedi politik, melainkan momentum untuk memahami proses panjang lahirnya PDI Perjuangan dan konsistensinya sebagai partai yang berpihak pada rakyat kecil. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dengan melupakan sejarah. “Seperti yang disampaikan Bung Karno, ketika kita tidak tahu tentang sejarah, maka kita akan tergilas oleh sejarah itu sendiri. Api semangat perjuangan Bung Karno harus terus kita warisi dan kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Forum ini juga menjadi wadah bagi kader muda untuk berdialog langsung dengan para pelaku sejarah. Menurut Fajar, kesaksian para senior partai menghadirkan pemahaman yang lebih hidup dibandingkan sekadar membaca dokumen atau buku. “Malam ini adalah malam kontemplasi dan renungan untuk kita semua. Penjelasan yang disampaikan oleh para senior kita adalah kesaksian sejarah langsung, bukan sekadar cerita. Ini menjadi kesempatan bagi kawan-kawan muda untuk belajar, bertanya, dan berdiskusi, baik tentang sejarah maupun isu-isu politik saat ini,” tambahnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Istana, dalam diskusi memaparkan latar belakang Kudatuli. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut lahir dari konflik dualisme kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri yang terpilih melalui Kongres Surabaya 1993 dan kubu Suryadi yang mendapat dukungan pemerintah. Penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996, menurutnya, bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga simbol pembungkaman demokrasi. “Sejarah mencatat bahwa 27 Juli 1996 itu bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan pembunuhan terhadap demokrasi,” tegasnya.
