GPFE 2026 Yogyakarta: Forum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perkuat Sinergi Nasional
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Gelaran Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 kembali hadir sebagai salah satu agenda strategis nasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Acara yang berlangsung pada 5–7 Agustus 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta ini mengusung tema “Pengadaan Strategis untuk Percepatan Program Prioritas Nasional,” sekaligus menandai penyelenggaraan ke-11 sejak pertama kali digelar. GPFE telah berkembang menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, penyedia barang/jasa, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat luas untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih transparan, inovatif, dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.
GPFE 2026 menghadirkan rangkaian program unggulan yang dirancang untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor. Salah satunya adalah Business-to-Government (B2G) Business Matching, yang mempertemukan penyedia barang/jasa dengan pejabat pengadaan serta pengambil keputusan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan instansi pemerintah lainnya. Lebih dari sepuluh sesi akan digelar untuk membuka peluang kerja sama yang tepat sasaran, sekaligus menjadi sarana strategis dalam membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan penyedia. Selain itu, expo yang menampilkan sekitar 75 booth exhibitor turut menghadirkan berbagai produk dan solusi inovatif dari penyedia barang/jasa yang mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat penggunaan produk dalam negeri.
Tidak hanya pameran, GPFE 2026 juga menghadirkan seminar peningkatan kapasitas dengan menghadirkan 16 narasumber dari kalangan ahli pengadaan, regulator, praktisi, dan akademisi. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pengadaan pemerintah, strategi pengadaan di sektor kesehatan, pengadaan barang/jasa untuk program sekolah rakyat, hingga pengembangan koperasi desa. Topik lain yang tak kalah penting adalah strategi mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat unggulan, temuan audit dan risiko hukum, serta tata kelola pengadaan pemerintah. Seminar ini diikuti oleh sekitar 2000 peserta yang teregistrasi, memberikan wawasan mengenai kebijakan terbaru, strategi implementasi, serta praktik terbaik dalam mendukung pengadaan pemerintah yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada hasil.
