Kampung Tangguh Pangan Yogyakarta: Lahan Sempit Jadi Sumber Inovasi
- Dok Humas Pemkot Yogya
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan kembali menggelar Lomba Kampung Tangguh Pangan Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2026. Ajang ini bukan sekadar kompetisi antarkampung, melainkan strategi nyata untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan sekaligus mendorong kreativitas dalam memanfaatkan lahan sempit agar tetap produktif. Dengan keterbatasan ruang di wilayah perkotaan, lomba ini menjadi wadah bagi warga untuk menunjukkan inovasi dalam mengelola pekarangan, lahan kosong, hingga ruang terbatas menjadi sumber pangan yang berkelanjutan.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, menegaskan bahwa lomba ini hadir untuk membangun budaya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. “Kami ingin mendorong masyarakat agar semakin kreatif memanfaatkan pekarangan dan ruang yang dimiliki. Dengan konsep integrated farming, masyarakat bisa mengembangkan tanaman pangan, peternakan kecil, dan perikanan dalam satu sistem yang saling mendukung,” ujarnya. Konsep tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan produktif.
Lomba Kampung Tangguh Pangan tahun ini diikuti oleh seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Setiap kemantren diwajibkan mengirimkan satu kampung sebagai peserta, sehingga terdapat 14 kampung yang akan dinilai. Peserta dapat mengusulkan satu hingga tiga lokasi untuk dinilai oleh tim juri. Tahapan kegiatan dimulai dengan penyampaian petunjuk teknis pada 1 Juli 2026, dilanjutkan dengan pendaftaran daring pada 6–31 Juli 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung pada 5, 6, 11, 12, dan 13 Agustus 2026, sementara pengumuman pemenang akan dilakukan pada akhir bulan.
Penilaian lomba dilakukan secara menyeluruh oleh tim juri yang terdiri dari praktisi dan pegiat ketahanan pangan keluarga. Aspek yang dinilai tidak hanya hasil budidaya, tetapi juga keberlanjutan program dan keterlibatan masyarakat. Empat aspek utama menjadi dasar penilaian, yaitu penerapan sistem integrated farming, kebersihan dan estetika lingkungan, pemanfaatan hasil produksi, serta peran aktif masyarakat. Juri juga akan menilai inovasi budidaya seperti hidroponik, smart farming, maupun irigasi sederhana. Selain itu, pengelolaan limbah, keberagaman produk hasil panen, pencatatan administrasi, hingga kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, media, dan CSR turut menjadi bagian dari penilaian.