Resmi Dilantik, GNPK RI Banjarnegara Diminta Turun Awasi Proyek APBD dan APBN

Pelantikan dipimpin Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Jawa Tengah (foto: istimewa/vivajogja)
Sumber :
  • VIVAJogja

VIVAJogjaBANJARNEGARA – Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara periode 2026–2031 resmi dilantik di Baysand Surya Yudha Park, Senin (3/8/2026). Usai dilantik, mereka langsung mendapat mandat untuk aktif mengawal pembangunan dan mengawasi penggunaan anggaran negara, mulai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi hingga APBN.

img_title Dilantik, GNPK RI Banjarnegara Siap Awasi Proyek APBD dan APBN

Pelantikan dipimpin Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Jawa Tengah, Dr. Drs. H. KRH Hono Sejati, P.C., S.H., M.M., dan dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS, S.IP., Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Ketua Umum PP GNPK RI HM Basri Budi Utomo menegaskan, pengurus yang baru dilantik tidak boleh hanya menunggu laporan masyarakat. Mereka diminta aktif turun ke lapangan memantau proyek-proyek pemerintah yang menggunakan uang negara.

img_title Realisasi APBN DIY Perkuat Fondasi Ekonomi Daerah

"Teman-teman pengurus harus berani mengawasi langsung proyek pembangunan, baik pengadaan barang maupun jasa konstruksi yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pengawasan yang kuat akan meminimalkan kebocoran anggaran dan memastikan hasil pembangunan sesuai spesifikasi," tegas Basri.

Ia menjelaskan, apabila ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan, GNPK RI akan lebih dulu menyampaikan hasil temuannya kepada Bupati agar dapat segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau pengguna anggaran terkait sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

img_title APBN DIY 2026 Jadi Penopang Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Prioritas

Sementara itu, Ketua PW GNPK RI Jawa Tengah, Hono Sejati, mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang terus berkembang dengan berbagai modus baru. Karena itu, pengurus dituntut memiliki kemampuan, pemahaman hukum, dan integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Jangan menganggap pelantikan ini hanya seremonial. Ada tanggung jawab moral untuk ikut menjaga uang rakyat agar benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ketua PD GNPK RI Banjarnegara, Arief Ferdianto, mengatakan organisasinya sebenarnya telah bergerak sejak Oktober 2025. Berbagai kegiatan pencegahan korupsi telah dilakukan, mulai dari pembagian 1.000 stiker antikorupsi pada Hari Anti Korupsi Sedunia, membuka posko pengaduan korupsi, hingga edukasi Sekolah Berintegritas bekerja sama dengan Inspektorat dan Dinas Pendidikan Banjarnegara.

Halaman Selanjutnya
img_title