Kader Partai Golkar Wonosobo Adukan Musda Semarang ke Mahkamah Partai DPP
- Ari Sunandar/VIVA Jogja
WONOSOBO, VIVA Jogja - Sejumlah kader Partai Golkar Wonosobo mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Langkah ini merupakan bentuk pengaduan resmi.
Kunjungan kader Partai Golkar Wonosobo bertujuan silaturahmi dan audiensi. Selain itu, mereka menyampaikan surat laporan ke Mahkamah Partai.
Pengurus pusat menerima kedatangan perwakilan kader daerah secara langsung. Wakil Sekretaris Jenderal Derek Loupatty menyambut jajaran pengurus.
"Dalam pertemuan tersebut kami membahas dinamika internal daerah," kata Khakmim. Beliau merupakan Fungsionaris Partai Golkar Wonosobo.
Sebelumnya, pengurus DPD dua telah menggelar Musda ke-sebelas di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung sesuai instruksi pengurus DPD satu.
Bahkan, pelaksanaan musyawarah daerah telah melibatkan seluruh komponen internal. Seluruh tahapan acara berjalan sesuai aturan AD ART.
Namun, surat keputusan kepengurusan daerah belum juga terbit. Padahal, aturan organisasi menentukan batas waktu maksimal satu bulan.
Laporan Resmi ke Mahkamah Partai
Oleh sebab itu, kader Partai Golkar Wonosobo mempertanyakan kejanggalan proses. Mereka menyampaikan laporan lisan serta tertulis kepada pusat.
Selain itu, para kader mempertanyakan munculnya Musda lain di Semarang. Kegiatan di Semarang berlangsung tanpa sepengetahuan pengurus daerah.
Sebab, pemilik hak suara tidak pernah menerima informasi kegiatan. Pengurus kecamatan dan ormas pendiri mengaku tidak dilibatkan.
Selanjutnya, pengurus DPD satu Jawa Tengah belum mengesahkan Musda awal. Padahal, musyawarah awal berjalan sesuai surat instruksi resmi.
Oleh karena itu, pengurus DPD dua meminta dukungan pimpinan pusat. Mereka berharap Ketua Umum Bahlil Lahadalia memberikan bimbingan.
Dengan demikian, kader Partai Golkar Wonosobo berharap petunjuk langsung pusat. Langkah ini penting demi menjaga keutuhan organisasi daerah.
Sehingga, persoalan dinamika internal dapat selesai secara transparan. Pengurus daerah berkomitmen mengawal laporan hingga tuntas.
Maka dari itu, konsolidasi internal partai harus terus berjalan baik. Seluruh kader menginginkan iklim politik daerah kembali kondusif.
Bahkan, para pimpinan kecamatan bertekad merawat kebersamaan antar kader. Roda organisasi partai harus tetap berputar secara optimal.
Akhirnya, seluruh jajaran sepakat menunggu keputusan Mahkamah Partai. Keputusan resmi pimpinan pusat menjadi kunci penyelesaian masalah.
