75 Kandidat Berebut 24 Kursi Petinggi, Bupati Jepara Wanti-wanti Politik Desa Jangan Jadi Ajang Pecah Warga
- VIVAJogja
VIVAJogja – JEPARA, Pemilihan Petinggi (Pilpet) serentak di Kabupaten Jepara mulai memasuki fase yang sarat kepentingan politik. Sebanyak 75 bakal calon akan berebut dukungan masyarakat di 24 desa pada 3 November 2026.
Di tengah perebutan pengaruh tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengingatkan agar kontestasi politik di tingkat desa tidak berubah menjadi pertarungan yang memecah hubungan sosial masyarakat.
Pesan itu disampaikan Witiarso saat sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Aula Lantai III Gedung OPD Bersama, Kamis (13/8/2026).
Menurut Witiarso, Pilpet bukan sekadar agenda memilih kepala pemerintahan desa. Kontestasi tersebut juga menjadi ruang perebutan kepercayaan dan pengaruh di tengah masyarakat.
Karena itu, setiap kandidat dituntut mampu membangun dukungan dengan cara-cara yang sehat dan tetap berada dalam koridor aturan.
"Hak-hak politik semua dipenuhi sesuai regulasi. Pandai-pandailah mendapatkan hati masyarakat, menyenangkan masyarakat, dengan cara-cara yang sesuai regulasi," ujar Witiarso.
Peta persaingan Pilpet tahun ini juga cukup menarik. Dari 24 desa yang menggelar pemilihan, terdapat desa dengan jumlah kandidat mencapai 10 orang.
Witiarso menyebut Desa Sengonbugel dan Desa Surodadi sebagai dua wilayah dengan persaingan paling ramai.
"Ada dua desa yang sangat luar biasa. Itu kandidatnya sampai 10, yaitu Sengonbugel sama Surodadi," ungkapnya.
Tak hanya soal banyaknya kandidat, kontestasi kali ini juga memperlihatkan pergeseran pola perebutan dukungan. Sejumlah orang dari luar desa ikut masuk dalam arena pencalonan.
"Uniknya juga yang nyalon bukan dari daerah situ saja. Orang daerah lain turut mendaftar," imbuhnya.
Fenomena tersebut membuat Pilpet berpotensi menjadi kontestasi dengan dinamika politik yang lebih kompleks. Persaingan tidak hanya berlangsung antarfigur di desa, tetapi juga menyangkut kemampuan kandidat membangun jejaring dan mendapatkan kepercayaan pemilih.
Witiarso meminta para kandidat memahami bahwa kemenangan dalam Pilpet bukan alasan untuk mengorbankan hubungan sosial masyarakat. Begitu pula pihak yang kalah harus siap menerima hasil pemilihan.
Dia menegaskan, perbedaan pilihan merupakan konsekuensi demokrasi. Namun, persoalan muncul ketika perbedaan tersebut dibawa menjadi permusuhan antarwarga.
