Pengangguran Sarjana Membengkak, Dunia Pendidikan Dinilai Belum Selaras dengan Industri
- Istimewa
SLEMAN, VIVA Jogja - Lonjakan jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan publik. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Mei 2026 mencatat sebanyak 1.033.132 orang atau 14,31 persen lulusan D-4, S-1, S-2, hingga S-3 belum memperoleh pekerjaan. Angka ini menegaskan adanya persoalan serius yang dihadapi mahasiswa dan calon wisudawan yang tengah bersiap memasuki dunia kerja. Kondisi tersebut terjadi di tengah perubahan lanskap industri yang semakin menuntut keterampilan praktis, pemanfaatan teknologi, serta efisiensi di berbagai sektor.
Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi menilai bahwa meningkatnya pengangguran terdidik tidak semata-mata disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja. Menurutnya, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja menjadi faktor utama yang membuat sarjana sulit terserap pasar. Dunia pendidikan, kata Tadjuddin, masih terlalu menekankan teori, sementara industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dengan keterampilan praktis. “Pada umumnya sarjana datang ke perusahaan membawa ijazah, bukan keterampilan. Padahal dunia kerja mencari orang yang sudah terampil,” ujarnya.
Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan robotika, semakin mempertegas tantangan tersebut. Industri kini tidak lagi hanya menilai latar belakang pendidikan, melainkan kemampuan adaptasi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tadjuddin menekankan bahwa ijazah semata tidak cukup menjadi modal bagi lulusan untuk diterima bekerja. “Kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja, sekarang kelihatannya sulit,” tambahnya.
Selain persoalan kompetensi, struktur ekonomi Indonesia juga dinilai belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Industri padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja, yang berujung pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini memperburuk peluang lulusan baru untuk masuk ke dunia kerja.
Tadjuddin menilai program magang yang digagas pemerintah merupakan langkah positif untuk memberikan pengalaman kerja bagi lulusan. Namun, kapasitas program tersebut masih terlalu kecil dibandingkan jumlah pengangguran terdidik yang terus bertambah. Ia mendorong pemerintah memperluas pusat pelatihan kerja modern yang berorientasi pada kebutuhan industri. “Seharusnya ada pusat pelatihan yang bisa menjadi jalan cepat meningkatkan keterampilan lulusan, khususnya sarjana yang belum terserap pasar kerja,” katanya.
