Desil Jadi Momok Baru Warga Jepara, Data Berubah Bikin Bansos Terancam Dicabut
- VIVAJogja
VIVAJogja – JEPARA, Sejumlah warga Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), dibuat panik setelah mengetahui status desil kesejahteraan mereka berubah ketika melakukan pengecekan data secara daring. Sebagian warga mengaku tiba-tiba masuk desil 5 bahkan lebih tinggi, meski kondisi ekonomi mereka dinilai masih tergolong rendah.
Perubahan tersebut dikhawatirkan berdampak pada akses terhadap sejumlah program bantuan pemerintah. Warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), berpotensi tidak lagi menerima manfaat program tersebut.
Salah satunya dialami Siti, warga Kecamatan Tahunan, Jepara. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui keluarganya tercatat dalam desil 6.
Status tersebut membuatnya khawatir karena kondisi ekonominya, menurut dia, tidak mencerminkan keluarga mampu. Siti sehari-hari berjualan jajanan di pinggir jalan dengan penghasilan yang tidak sampai 50.000 ribu per hari harus menghidupi anaknya karena ditinggal suaminya.
“Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sering kesulitan. Ini tiba-tiba saya masuk desil 6,” ujar Siti, Kamis (27/8).
Siti mengaku berencana mengajukan perubahan data tersebut. Namun, ia belum mengetahui secara pasti prosedur yang harus ditempuh untuk memperbaiki status desilnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Tri Mulyo Mardi Santoso, membenarkan banyak warga mengadukan perubahan status desil.
Menurutnya, aduan tersebut bahkan meningkat ketika masyarakat membutuhkan data kesejahteraan untuk mengakses sejumlah program pendidikan.
“Ada banyak warga yang datang kepada kami. Terutama kemarin saat mau masuk sekolah. Hampir setiap hari ada yang datang. Banyak yang sebelumnya mendapat PIP atau KIP, tiba-tiba tidak bisa digunakan,” ungkap Tri.
Tri meminta masyarakat tidak langsung panik apabila mendapati status desilnya berubah. Warga yang merasa data tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan revisi.
Salah satu jalurnya melalui operator pemerintah desa masing-masing. Menurut Tri, operator desa menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayahnya.
“Operator desa yang paling paham dengan realitas ekonomi warga. Nanti pemerintah desa mengunggah data ke sistem tertentu yang disertai berita acara musyawarah desa (musdes),” jelasnya.