CSR Perusahaan Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja di DIY
- Dok Humas Pemda DIY
Selain perlindungan bagi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga mengenalkan program PEKA (Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian) bagi penerima manfaat santunan JKM dan JKK. Program ini dirancang agar santunan yang diterima ahli waris tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi dapat menjadi modal awal membangun usaha. Penerima manfaat mendapatkan pelatihan sesuai minat, mulai dari literasi keuangan, keterampilan barista, hingga pembuatan roti. “Kami bukan hanya sekadar melatih kemudian selesai. Kami akan terus tracking dan kami targetkan minimal 10 persen dari yang kita latih dalam tiga bulan sudah mulai bisa berproduksi,” kata Saiful.
Di DIY, sebanyak 305 penerima manfaat telah mengikuti pelatihan PEKA. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 10 persen atau sekitar 30 orang mulai berproduksi dalam tiga bulan. Untuk mendukung pemasaran, BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan Griya PEKA sebagai etalase produk sekaligus membantu akses pemasaran, termasuk melalui e-commerce.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Ariyanto Wibowo, yang mendampingi Sri Sultan, mengatakan bahwa Pemda DIY akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperluas perlindungan pekerja melalui CSR perusahaan. “Kalau dari beliau, kita sangat konsen nanti untuk melakukan kerja sama dengan BPJS dalam artian meningkatkan program perlindungan melalui CSR. Nanti tindak lanjutnya akan kita lakukan melalui program-program yang bisa kita sinergikan,” katanya.
Menurut Ariyanto, program PEKA juga akan dikoordinasikan dengan program pelatihan yang dimiliki Disnakertrans DIY melalui Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP). Pelatihan yang tersedia akan diselaraskan dengan kebutuhan penerima manfaat. “Program PEKA dari BPJS itu nanti akan kita koordinasikan dan kita sinergikan dengan program yang ada di Disnaker melalui BLKPP. Pelatihan-pelatihan nanti akan kita sinkronkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut sinergi tersebut akan mulai didorong pada semester II 2026. Sementara itu, pemetaan lebih lanjut mengenai pekerja informal yang menjadi sasaran perlindungan akan dikoordinasikan dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di DIY.
Dengan pemanfaatan dana CSR, pekerja informal di sekitar ekosistem usaha diharapkan semakin terbuka aksesnya terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini memastikan mereka tetap memiliki jaminan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian, sekaligus memperkuat ekosistem usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara berkelanjutan.