Yogyakarta Raih Peringkat Pertama Nasional SPM Pendidikan 2026
- Bing Image Creator
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Sebagai kota dengan ikon sebagai Kota Pelajar, Yogyakarta berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan menempati peringkat pertama nasional dalam capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tahun 2026. Kota budaya ini mencatat skor 92,53 dengan kategori “Tuntas Utama” dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pencapaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori, dalam kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan (RAPBD) di Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).
Dalam sambutannya, Budi Santoso menegaskan bahwa capaian ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024, ketika Kota Yogyakarta hanya berada di peringkat keempat nasional. “Alhamdulillah Kota Jogja sudah Tuntas Utama dengan skor 92,53. Kemudian di seluruh kota yang lain masuk kategori Tuntas Madya,” ujarnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan tiga dimensi utama SPM Pendidikan, yakni akses pendidikan, mutu pembelajaran, serta iklim satuan pendidikan atau lingkungan sekolah.
Budi menjelaskan hampir seluruh aspek dari ketiga dimensi tersebut telah mencapai capaian maksimal. Hal ini didukung oleh berbagai program pendidikan yang dijalankan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu program unggulan adalah Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang diberikan mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi. Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada berbagai institusi pendidikan, mulai TK/RA, SD/MI, SMP/MTs hingga SPNF/SKB.
“Semua capaian ini dapat terwujud berkat integrasi berbagai program pendukung yang komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir,” ungkap Budi. Ia menambahkan bahwa capaian SPM Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah indikator memerlukan sinergi, terutama dalam memastikan anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan. “Ini perlu kerja sama dengan Bapak Ibu semua. Apalagi informasi dari masalah pendataan penduduk, kemudian di wilayah. Ini perlu kerja sama,” katanya.
Selain akses pendidikan, indikator SPM juga mencakup kompetensi literasi dan numerasi yang diperoleh melalui hasil asesmen nasional, tingkat penyerapan lulusan SMK ke dunia kerja, hingga iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas di lingkungan satuan pendidikan. Budi menekankan pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD). “Pencapaian indikator PAUD membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena pengelolaannya tidak hanya berada di bawah Dinas Pendidikan. Perlu sinergitas antara DP3AP2KB, Dinas Sosial dan yang lainnya. Pekerjaan kita bersama,” ujarnya.
