PUSDHAM UMY Ajukan Amicus Curiae, Tekankan Kepastian Hukum dalam Sengketa PHPU Pilpres 2024
- Dok Humas UMY
BANTUL, VIVA Jogja – Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PUSDHAM UMY) bersama sejumlah lembaga mahasiswa Fakultas Hukum UMY mengajukan amicus curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pengajuan ini tercatat dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang telah diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan mulai diperiksa dalam sidang pendahuluan pada 21 September 2026.
Amicus curiae tersebut melibatkan PUSDHAM UMY, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Komunitas Peradilan PETITA, Komunitas Penulisan Hukum, serta Law Students Debate Community Fakultas Hukum UMY. Melalui dokumen ini, mereka menyampaikan perspektif akademik dan konstitusional mengenai syarat pencalonan wakil presiden, kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan pasangan calon, serta prinsip negara hukum dan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Direktur PUSDHAM UMY, Prof Iwan Satriawan, menegaskan bahwa persoalan syarat pencalonan memiliki dimensi konstitusional karena menyangkut akses seseorang untuk berkompetisi dalam kontestasi politik dan memperoleh mandat rakyat. “Persoalan pencalonan bukan semata-mata persoalan administratif. Verifikasi persyaratan calon merupakan bagian dari proses demokrasi karena menentukan siapa yang memperoleh akses untuk berkompetisi mendapatkan mandat rakyat,” ujarnya. Menurutnya, tahapan pemilu merupakan rangkaian yang saling berkaitan, mulai dari verifikasi persyaratan, penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, penetapan hasil, hingga pelantikan. Karena itu, apabila terdapat persoalan mendasar mengenai syarat pencalonan yang belum diperiksa secara substantif, hal tersebut tetap relevan untuk memperoleh jawaban hukum.
PUSDHAM UMY mengaitkan pandangan tersebut dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1). Selain itu, mereka menempatkan persoalan pencalonan dalam kerangka Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dalam dokumen amicus curiae, PUSDHAM UMY membedakan antara kepastian prosedural dan pemeriksaan substansi persoalan konstitusional. Hukum acara memang diperlukan untuk memberikan kepastian, tetapi persoalan fundamental seperti syarat pencalonan harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan MK dan prinsip supremasi konstitusi. Mereka tidak meminta MK untuk langsung menentukan hasil perkara, melainkan mendorong agar tersedia ruang pembuktian yang memadai apabila MK menyatakan berwenang memeriksa pokok persoalan. Dokumen yang dinilai relevan untuk diperiksa antara lain surat keterangan penyetaraan pendidikan, dokumen evaluasi penerbitan, dokumen verifikasi KPU, serta proses pembentukan ketentuan terkait pembuktian syarat pendidikan.