Dugaan Keracunan MBG, Sleman Perkuat Pengawasan dan SOP Dapur Gizi

Ilustrasi MBG (foto: istimewa)
Sumber :
  • Vivajogja

SLEMAN, VIVA Jogja  –  Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menyiapkan langkah penguatan standar operasional prosedur (SOP) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah muncul dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari audiensi Warga Peduli Anak dengan DPRD Sleman yang menyoroti pelaksanaan program MBG di lapangan.

img_title Kapolda DIY Pastikan Standar Keamanan Pangan di SPPG Sentolo, Dukung Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Satgas Percepatan MBG Sleman, Abu Bakar, menjelaskan bahwa pembahasan penerapan SOP menjadi salah satu poin utama dalam diskusi bersama DPRD Sleman. Satgas juga membuka kemungkinan adanya langkah tambahan untuk memperkuat pelaksanaan program di tingkat SPPG. “Kemarin baru diskusi dengan DPRD. Arah diskusinya penerapan SOP dan lain-lain,” ujarnya, Minggu (27/09/2026).

Selain membahas SOP, Satgas tetap melanjutkan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur SPPG di wilayah Sleman. Abu Bakar menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tersebut bukan hal baru, melainkan bagian dari mekanisme rutin yang telah berjalan sejak awal program. “Sidak ini memang sudah menjadi bagian dari pengawasan yang berjalan, bukan kegiatan tambahan setelah audiensi,” katanya.

img_title Pemberdayaan Ekonomi untuk Bangun Kemandirian dan Sejahterakan Masyarakat Sleman

Audiensi Warga Peduli Anak dengan DPRD Sleman digelar setelah muncul laporan dugaan keracunan makanan dari menu MBG di beberapa sekolah. Dalam pertemuan itu, warga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program yang menyasar anak-anak, terutama karena Sleman menyandang status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Mereka menilai, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan makanan agar lebih aman dan higienis.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Priyosusanto, menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Sleman. Rapat tersebut akan membahas pembaruan data anak yang terdampak dugaan keracunan MBG serta memastikan penanganan kesehatan bagi para siswa. “Kami akan memastikan penanganan terhadap anak-anak yang terdampak berjalan baik dan sesuai prosedur,” ujarnya.

img_title Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana: Investasi untuk Memutus Rantai Kemiskinan

Selain rapat kerja, Komisi D DPRD Sleman juga berencana meninjau langsung sejumlah dapur SPPG untuk memastikan fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Arif menegaskan bahwa DPRD akan meneruskan masukan masyarakat sesuai kewenangannya, terutama terkait tata kelola dapur SPPG. Namun, ia menekankan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan eksekusi terhadap SPPG yang bermasalah. “Tindakan tegas bukan ranah kami karena kami bukan eksekutor, hanya rekomendasi untuk menutup SPPG yang bermasalah,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
img_title