Transformasi Bansos Tepat Sasaran, Pemkab Kulonprogo Kerahkan Agen Perlinsos Digital
- Dok Pemkab Kulonprogo
KULONPROGO, VIVA Jogja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo terus mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial berbasis digital guna memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di Aula Adikarta Kompleks Kantor Bupati Kulonprogo, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulonprogo itu diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), panewu, serta lurah se-Kulonprogo. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi data penerima bantuan sosial sekaligus mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan teknologi digital.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono, menegaskan digitalisasi perlindungan sosial menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul dalam penyaluran bantuan, seperti data ganda, data tidak valid, hingga bantuan yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, sistem digital akan membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan. “Melalui digitalisasi perlindungan sosial ini, kita ingin memastikan data yang pasti, transparan, dan adil. Jangan sampai warga yang berhak justru tidak terfasilitasi, sementara yang mampu malah mendapat bantuan. Kerja kita harus akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat,” kata Triyono.
Ia menegaskan bahwa lurah dan pamong kalurahan memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, setiap kalurahan didorong menunjuk dan mengoptimalkan peran pamong sebagai Agen Perlinsos yang bertugas melakukan pendataan, pemutakhiran, serta verifikasi kondisi warga secara objektif.
Triyono juga meminta seluruh perangkat daerah mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan sistem Satu Data Perlindungan Sosial. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Kulonprogo. “Digitalisasi ini hanyalah alat. Di baliknya tetap ada hati nurani. Saat melakukan verifikasi lapangan, lakukan dengan jujur dan objektif. Dengan integrasi sistem ini, kemiskinan ekstrem di Kulonprogo diharapkan dapat dituntaskan secara lebih efektif,” ujarnya.
