Pemkab Jepara Integrasikan Data Tanah dan Pajak, Bidik Penambahan Objek PAD
- VIVAJogja
VIVAJogja – JEPARA, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembenahan dan integrasi data pertanahan dengan perpajakan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyinkronkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
Integrasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi objek pajak yang belum terdata, memperbarui informasi pemanfaatan tanah, sekaligus meningkatkan akurasi data kepemilikan dan penguasaan bidang tanah.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Jepara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara di Ruang Kerja Bupati, Senin (16/11).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Ary Bachtiar mengatakan, integrasi data tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama sektor pertanahan dan perpajakan daerah.
Menurutnya, kerja sama ini juga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses pelayanan pertanahan, khususnya terkait pengalihan hak atas tanah. Di sisi lain, adanya kepastian nilai tanah diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.
"Kerja sama integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan daerah," kata Ary.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Hariyoko menjelaskan, kerja sama tersebut berfokus pada identifikasi bidang tanah hasil pendaftaran tanah agar datanya dapat terintegrasi dengan NOP yang dikelola Pemkab Jepara.
"Khusus hari ini, kami dengan Pemkab Jepara lebih fokus pada identifikasi data bidang tanah yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah agar bisa terintegrasi dengan Nomor Objek Pajak yang dikelola Pemkab Jepara," ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, integrasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah objek pajak, memperbarui data pemanfaatan tanah, serta meningkatkan kualitas data subjek pajak dan pemegang hak atas tanah.
Sementara dari sisi pertanahan, kerja sama ini mendukung peningkatan kualitas pemetaan bidang tanah KW 456 dan perbaikan posisi bidang tanah KW 123. Pembenahan tersebut juga penting untuk pemeliharaan data pertanahan, termasuk pencatatan peralihan hak.