Kemenag Kulonprogo Perkuat Integrasi Program Prioritas Melalui Sosialisasi dan Coaching Simprotas
- Dok Kankemenag Kulonprogo
KULONPROGO, VIVA Jogja – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Kulonprogo terus berupaya memperkuat tata kelola program prioritas melalui penerapan Strategi Integrasi Perencanaan dan Pengendalian Program Prioritas (Simprotas). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Coaching Simprotas yang digelar di Aula Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kankemenag Kulonprogo, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh madrasah dan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Sosialisasi dan coaching tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat implementasi tata kelola program prioritas secara terintegrasi di seluruh satuan kerja Kementerian Agama.
Simprotas dikembangkan sebagai model tata kelola yang menghubungkan berbagai tahapan manajemen program, mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan kegiatan, pengendalian kinerja, pengelolaan risiko, hingga evaluasi capaian program prioritas. Dengan sistem ini, setiap satuan kerja diharapkan dapat menjalankan program secara lebih terukur, efektif, dan akuntabel.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo, H. Muhamad Wahib Jamil, mengatakan bahwa pengembangan Simprotas merupakan langkah inovatif yang penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak cukup hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran atau terlaksananya kegiatan sesuai rencana. Lebih dari itu, keberhasilan harus ditentukan oleh sejauh mana program mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, menghasilkan manfaat nyata, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Keberhasilan pelaksanaan program tidak cukup hanya diukur dari terserapnya anggaran dan terlaksananya kegiatan. Tetapi juga harus dilihat dari ketercapaian sasaran, kualitas hasil, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Jamil.
Dalam kesempatan tersebut, Jamil juga menegaskan bahwa implementasi Simprotas harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh satuan kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ia mengingatkan bahwa pembangunan zona integritas tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan dokumen administrasi atau persyaratan penilaian. Sebaliknya, upaya tersebut harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pembangunan WBK dan WBBM tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pemenuhan dokumen atau persyaratan penilaian. Melainkan harus diwujudkan melalui perubahan pola kerja, penguatan integritas, peningkatan akuntabilitas, pengendalian risiko, dan perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,” katanya.