Ambisi Incar WTP 16 Kali, Wali Kota Yogya Buka-bukaan LKPD
- hms
Hasto mengaku mencatat dengan bijak setiap masukan yang diberikan oleh BPK. Serta berkomitmen menjalankan rekomendasi yang ada dalam catatan pemeriksaan.
Salah satu poin penting yang dibahas, adalah alokasi anggaran dalam mengatasi data darurat. Hasto menekankan bahwa instruksi dari BPK menjadi acuan dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat guna dan efektif.
“Kota Yogyakarta memang tidak memiliki investasi tanah yang luas, namun investasi yang berkembang di sini lebih mengandalkan belanja pemerintah daerah dan peran UMKM. Dengan kombinasi yang tepat, perekonomian kota bisa semakin maju,” terang Hasto.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas persoalan retribusi sampah yang masih menjadi perhatian masyarakat. Hasto menyatakan, kebijakan terkait retribusi sampah masih dalam tahap diskusi dan perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak kontraproduktif bagi masyarakat secara umum.
“Kita memahami bahwa retribusi sampah adalah hal yang penting, tetapi juga harus melihat dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu, kami masih mempertimbangkan kebijakan yang paling sesuai,” tambahnya.
Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Pemerintah menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Ia menegaskan, pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan BPK, Hasto berharap, kebijakan yang diterapkan dapat lebih efektif dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta.
