Pengukuhan FKUB dan FKDM, Sultan HB X : Tidak ada tempat bagi separatis di DIY
- Humas Pemda DIY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2025–2030 dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) periode 2025–2028, dikukuhkan secara langsung oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada Senin (28/4/2025) di Bangsal Kepatihan Yogyakarta.
Prof Dr Machasin dikukuhkan sebagai Ketua FKUB DIY periode 2025–2030, sementara HM Toriq Nurmadiansyah dikukuhkan sebagai Ketua FKDM DIY periode 2025–2028.
Usai pengukuhan, Sri Sultan HB X berpesan akan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama serta stabilitas sosial, sekaligus menyampaikan apresiasi atas peran aktif FKUB dalam dialog lintas agama dan menjaga keharmonisan di wilayah DIY.
Sementara FKDM juga dinilai memiliki berperan penting dalam deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan sosial, khususnya menjelang momentum politik seperti Pemilu.
"Apresiasi yang tinggi atas inisiatif FKUB dalam mendorong program Desa Sadar Kerukunan, membangun dialog pemuda lintas agama, serta berani berdiri di garis depan saat terjadi gesekan sosial. FKDM DIY juga telah membuktikan perannya sebagai garda awal dalam deteksi dan cegah dini gangguan ketertiban masyarakat," ujar Sri Sultan.
Sultan menyampaikan benang-merah pengukuhan tersebut dengan upaya reformasi birokrasi hingga tingkat kelurahan. Reformasi birokrasi di Tingkat kelurahan juga bertujuan untuk membangun desa yang mandiri dan berbudaya, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di desa.
"Selama menjadi Gubernur, kita dukung demokratisasi bagi masyarakat Jogja. Tapi begitu bicara soal negara, persatuan dan kesatuan, demokrasi harus berhenti. Tidak boleh menerjang," ucap Sultan.
Status Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Tidak ada ruang untuk gerakan separatis di wilayah DIY, bahkan Sultan menegaskan pelarangan ruang publik strategis seperti Titik Nol Kilometer untuk demonstrasi separatis.
"Yogyakarta sudah final menjadi bagian dari republik. Jadi kalau dilihat, saya tidak memberikan ruang bagi separatis untuk bisa berdemonstrasi di Titik Nol. Itu prinsip saya," tegasnya.
