MBG Belum Efektif Cegah Stunting, Perlu Libatkan Ahli Gizi

YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan berbagai masalah dari banyaknya kasus keracunan makanan dan vendor penyedia makanan yang belum dibayar oleh pihak penyelenggara di daerah.

Terlepas dari pro dan kontra, Pakar Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Dr Toto Sudargo mengatakan, program MBG ini layak didukung dan memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah stunting, jika dilaksanakan dengan tepat sasaran dan profesional.

Meski masih banyak kekurangan, Toto menjelaskan bahwa salah satu kunci efektivitas MBG adalah penargetan yang spesifik kepada kelompok yang paling membutuhkan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan remaja putri. Ia menekankan pentingnya memberikan gizi yang cukup bagi remaja putri agar kelak menjadi ibu yang sehat dan tidak anemia. “Kalau remaja putri bisa ditargetkan di sekolah, sedangkan untuk kelompok ibu hamil dan menyusui bisa melalui kerja sama dengan posyandu,” ujarnya.

Menurutnya, program MBG harus menyumbang minimal sepertiga dari kebutuhan gizi harian, terutama protein sebagai faktor pertumbuhan utama. “Protein adalah growth factor. Itu yang paling utama karena selama ini yang tercukupi hanya karbohidrat,” jelasnya.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada jumlah makanan yang diberikan, tetapi juga kualitas dan daya terima anak-anak terhadap makanan tersebut. “MBG itu jangan melihat volumenya, tapi kualitasnya. Sedikit tapi habis lebih baik daripada banyak tapi sisa,” katanya.

Untuk menyiasati kebiasaan makan anak-anak yang cenderung pemilih, Dr Toto menyarankan agar menu MBG dibuat menarik dan sesuai tren. “Buat yang kecil-kecil tapi enak. Misalnya bola-bola daging atau makanan kekinian lainnya yang disukai anak-anak,” katanya.

Selain itu, juga dibutuhkan keterlibatan ahli gizi dalam setiap lini perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, ia juga mendorong pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa agar pengawasan dan pelaksanaan lebih optimal. “Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi karena tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen,” tegasnya.