Sultan HB X : Pembangunan Inklusif dan Berakar Lokal

YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Berbicara di depan peserta Workshop Financing Transit and Infrastructure in Indonesian Cities di Karaton Ballroom Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada Rabu (14/05/2025), Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pembangunan infrastruktur harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan keberlanjutan.

Kegiatan tersebut menandai dimulainya fase kedua program UK PACT (United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions) yang mendorong pembangunan kota-kota di Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan tersebut para mitra internasional dari FCDO, UK PACT, ADB, dan lainnya; perwakilan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian, perwakilan Keraton Yogyakarta, GKR Hayu, perwakilan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, perwakilan BUMN dan BUMD serta para peserta workshop.

Sultan menyatakan, Yogyakarta dengan kekhasan budayanya dan perannya sebagai simpul konektivitas kawasan selatan Jawa, menyambut hangat kolaborasi lintas pihak. “Pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi bagaimana kita memanusiakan ruang dan memperluas akses mobilitas yang adil,” ujar Sri Sultan.

Diketahui, pada fase pertama, UK PACT telah menghasilkan Model Terpadu Pengembangan Kawasan dan Transportasi (ITD) yang menjadi acuan strategis dalam pembangunan kota. Model ini mengintegrasikan sistem transportasi dengan pengembangan kawasan melalui pendekatan lintas sektor, termasuk land value capture, perencanaan spasial, dan pembiayaan alternatif.

Model tersebut menurut Sultan, bisa menjadi fondasi penting, khususnya bagi kota-kota sekunder yang kerap tertinggal dalam akses fiskal dan kelembagaan, dengan menekankan pentingnya pendekatan adaptif yang kontekstual terhadap lokalitas.

Fase kedua UK PACT akan lebih berfokus pada eksplorasi pembiayaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan skema konvensional. “Forum ini bukan sekadar ruang berbagi pengetahuan, melainkan juga tempat membangun kesepahaman lintas aktor dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif,” ucap Sultan.

Gubernur DIY juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam reformasi kalurahan melalui program Kalurahan Mandiri Budaya. Ia menekankan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya. “Pembangunan harus dimulai dari desa. Kami ingin desa menjadi mandiri, berbudaya, dan mampu mengelola potensinya sendiri. Partisipasi masyarakat melalui APBDes sangat penting untuk menciptakan demokratisasi pembangunan,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Managing Director Techne Praxis International, Puspita Galih Resi, menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan rendah karbon di DIY. Sejak 2022, pihaknya telah mendorong integrasi sistem mobilitas perkotaan dengan pembiayaan infrastruktur inovatif.