BUMDes Bulung Kulon Kudus Siap Kolaborasikan Koperasi Desa Merah Putih

Bupati Samani resmikan LKD Desa Bulung Kulon dibiayai Dana Desa
Sumber :
  • arif

KUDUS,VIVAJogja -  Koperasi Desa Merah Putih diharapkan segera dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus. Sehingga bantuan dari pemerintah pusat maupun sembako, dapat disalurkan langsung melalui koperasi. 

img_title KDMP Sudah Berdiri di Tengah Pasar Papahan yang Tak Lagi Berdagang, Ini Alasan Pemdes Memilih Lokasi Itu

Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada, bisa dikolaborasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Permintaan itu diungkapkan Bupati Kudus, Samani Intakoris kepada Pemerintah Desa Bulung Kulon, usai meresmikan gedung Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di desa setempat, Rabu (14/5/2025). 

img_title Koperasi Desa Merah Putih Perlu Kembali ke Spirit Kerakyatan, Bukan Politisasi

“Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sudah dijadwalkan, mohon segera dibentuk melalui musyawarah desa khusus,” pinta Bupati Samani.

Bupati Kudus Samani Intakoris berada di Balai Desa Bulung Kulon,

Photo :
  • arif

img_title KDMP Dorong Demokrasi Ekonomi Desa: Dari Program Pemerintah Menuju Gerakan Rakyat Mandiri

Samani juga berharap keberadaan gedung LKD di Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo bisa menjadi tempat diskusi strategis dalam membangun desa. 

“Gedung ini bukan hanya simbol fisik saja, tetapi juga wadah bagi seluruh elemen desa untuk berkolaborasi, berdiskusi dan mengambil keputusan demi kemajuan desa,” terang Samani.

Menurut Sam’ani , gedung LKD dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Tim Penggerak PKK desa, karang taruna, gedung arsip perpustakaan, dan tim Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Gedung LKD yang berdampingan dengan balai desa ini memudahkan untuk berkoordinasi dengan kepala desa. Berbagai kegiatan dari PKK, Destana, dan lain sebagainya juga bisa dilaksanakan di gedung LKD,” imbuhnya.

Gedung LKD tempat diskusi dan berkegiatan warga Bulung Kulon.

Photo :
  • arif

Sementara itu, Kepala Desa Bulung Kulon Ruslan mengaku, inisiasi pembangunan gedung LKD karena saat agenda musyawarah sering dilakukan di kantor desa. 

Untuk memberikan ruang kegiatan dan diskusi yang lebih memadai, kata Ruslan, maka dibangunlah gedung LKD.

“Saya menginisiasi gedung LKD karena rapat dan diskusi sering dilakukan di kantor kami. Biar lebih leluasa bermusyawarah maka ada gedung tersendiri,” terang Ruslan.

Gedung LKD dibangun dengan dana desa yang diperoleh Pemdes Bulung Kulon. Pembangunan gedung seluas 12 x 18 meter persegi menelan biaya Rp 860 juta.