Setoran PBB-P2 Hanya Rp29 Miliar, Bupati Pati Nekat Naikan Tarif 250 Persen
- arif
PATI, VIVAJogja- Prihatin dengan kecilnya nominal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika dibandingkan dengan pajak serupa di tiga kabupaten tetangga, memaksa Pemkab Pati segera menaikan besaran PBB.
Tak tanggung-tanggung, kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diusulkan mencapai 250 persen. Hal itu mengingat tarif PBB di Pati belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.
“Penyesuaian tarif PBB ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan public di Kabupaten Pati,” ujar Bupati Pati, Sudewo.
Bupati Sudewo umumkan penyesuaian PBB-P2 hingga 250 persen
- arif
Rencana tersebut diungkapkan Bupati Sudewo, saat memimpin rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama para camat dan anggota Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati.
Dalam rapat disepakati bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar 250%. Hal ini mengingat tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.
"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian PBB. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar 250 persen, karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," terang Sudewo.
Ia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar.
Padahal secara geografis dan potensi, kata Sudewo, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut. Penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan memenuhi kebutuhan anggaran. Yakni untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.
"Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," ucap Sudewo.
Sudewo juga meminta dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat Pati atas kebijakan ini. Hal ini semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," ujarnya.
