Modantara: Wacana Pemaksaan Komisi 10% Ancam Ekonomi Digital
- Istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja – Wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra (Ojek/driver online) menjadi pegawai tetap bukan hanya berisiko, namun juga berdampak pada berhentinya denyut ekonomi digital Indonesia.
Direktur Eksekutif Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital (Modantara) Agung Yudha, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa aksi yang terjadi harus bisa dipahami sebagai pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern.
Menyikapi hal ini, Modantara menegaskan posisi industri secara lugas, adil, dan berbasis kepentingan jangka panjang. “Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik,” ujar, Agung Yudha, Rabu (21/05/2025).
Dalam kondisi ketenaga-kerjaan bangsa Indonesia, terbukti bahwa ekosistem ini justru jadi bantalan sosial saat krisis. “Oleh karenanya kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangan dampak jangka Panjang,” tegasnya.
Secara tidak langsung, Agung Yudha menyebutkan komisi 10% bukan solusi universal. "Komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir. Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam,” tegasnya.
Menurutnya, batasan atas 10% komisi akan memaksa beberapa platform mengubah model bisnisnya secara signifikan dan mendadak. Wacana ini terdengar sederhana namun efeknya menjadi kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi.
Setiap platform, lanjutnya memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. “Mitra memiliki pilihan untuk memilih layanan dengan platform fee yang sesuai kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman,” paparnya.
Bahkan, pemaksaan komisi tunggal dapat menghambat inovasi layanan dan program pemberdayaan mitra, sekaligus mengancam keberlangsungan layanan, khususnya di area dengan margin rendah.
Selain itu, juga akan mendorong efisiensi berlebihan yang berdampak ke kualitas pelayanan konsumen.
Konsekuensi terberatnya adalah hilangnya pekerjaan. “Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?."
Mengutip kajian Svara Institute (2023), Agung Yudha mengatakan, gagasan menjadikan seluruh mitra pengemudi sebagai karyawan tetap mungkin terdengar mulia, tapi realita di lapangan berkata lain. Jika skema reklasifikasi mitra diberlakukan, data menunjukkan lebih dari 1,4 juta pekerjaan bisa hilang, dan PDB Indonesia berisiko turun hingga 5,5%.
