Pengendalian Inflasi, Sultan : Intervensi Harga Tidak Cukup

YOGYAKARTA, VIVA Jogja -  Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-DIY, Selasa (24/06/2025) di Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa inflasi bukan hanya perihal statistik dan angka, melainkan cermin dari daya tahan sistem pangan dan daya hidup rakyat.

Pengendalian inflasi, bukan semata-mata soal stabilitas ekonomi, melainkan tentang kehadiran negara dalam menjaga ketahanan keluarga dan martabat rakyat.

Sultan mengatakan, hingga Mei 2025, inflasi DIY tercatat sebesar 2,04% (yoy), berada dalam rentang target nasional 2,5 ± 1% (yoy). “Di balik kerja teknokratis ini, ada semangat luhur yang terus kita jaga, bahwa pangan adalah hak dasar rakyat, dan menjaga stabilitas harga adalah wujud tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah, terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Sultan.

Maka, kolaborasi TPID DIY dan TPID Kab/Kota harus terus diperkuat dengan semangat inovasi dan connected governance, dalam kerangka otonomi yang berpihak pada rakyat, sekaligus menghadapi tantangan perekonomian ke depannya tentu tidak ringan.

Dikatakan Sultan, ancaman inflasi yang terlalu rendah akibat intervensi sesaat, volatilitas harga pangan global, keterbatasan fiskal, dan kerentanan produsen terhadap gejolak pasar, menjadi hal yang harus dihadapi.

Menurut Sri Sultan, dalam situasi seperti itu, intervensi harga semata tidak cukup. “Kita harus melangkah menuju transformasi struktural sistem pangan daerah. Langkah strategis yang dapat dikedepankan, yang bisa menjadi perhatian bupati/wali kota dan dinas terkait, atau untuk kolaborasi dengan provinsi mencakup, menjamin keberlanjutan produksi meski terjadi deflasi,” papar Sri Sultan.

Halaman Selanjutnya

Dalam sambutannya, Sri Sultan juga menekankan soal reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah. Modernisasi prasarana dan infrastruktur pertanian berbasis teknologi dan inovasi, membuat neraca pangan DIY secara transparan dan komprehensif di kabupaten/kota, mengoptimalkan lahan tidur dan tanah kas desa untuk memperkuat produksi lokal, serta memperkuat komunikasi publik agar ekspektasi inflasi tetap rasional.