LKPP Puji Pemkot Magelang Setinggi Langit, Dinilai Efisien dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- ari sunandar
KOTA MAGELANG, VIVAJogja - Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menciptakan tata kelola pengadaan dan efisien kembali mendapat pengakuan. Kali ini datang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pihak LKPP menyebut Kota Magelang sebagai salah satu daerah paling efisien dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apresiasi ini disampaikan Kepala LKPP, Hendrar Prihadi.
Hendi sapaan akrabnya, hadir saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang digelar di Gedung Wanita Kota Magelang, Jumat (25/07/2025).
Wali Kota Magelang apresiasi pelaksanaan sosialisasi Perpres 46.
- ari sunandar
"Nilai efisiensi tinggi itu dipegang Kota Magelang. Pak Wali Kota selalu aktif mengawal proses pengadaan agar berjalan baik dan sesuai aturan," ujar Hendi.
Kehadiran LKPP ke Kota Magelang tidak sekadar menyosialisasikan regulasi baru saja. Namun juga memberikan pendampingan teknis serta penguatan mental bagi para pelaksana pengadaan di daerah.
Menurut Hendi, sistem yang kini serba digital justru memberikan ruang untuk efisiensi sekaligus transparansi. Perpres 46 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan krusial dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam kegiatan ini, kata Hendy, adalah implementasi katalog elektronik versi 6, yang diyakini dapat memangkas waktu dan potensi penyimpangan dalam pengadaan.
"Bahasa hukum itu sering multitafsir. Lewat dialog interaktif dan simulasi konkret, kami ingin pelaksana di daerah lebih percaya diri. Katalog elektronik harus terus dimanfaatkan karena prosesnya cepat, transparan, dan terekam," jelas Hendi.
Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menekankan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap regulasi baru sangat penting, tidak hanya bagi pengambil kebijakan, tetapi juga pelaksana teknis di lapangan.
"Peraturan ini membawa perubahan besar. Misalnya, kini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bisa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini tentu butuh kesiapan organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia," ujar Damar.
Damar juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan sebagai bentuk perlindungan kelembagaan dan akuntabilitas dalam bekerja.
Ia menilai forum ini sebagai ruang strategis untuk menyamakan persepsi, terutama di lingkungan Pemkot Magelang yang terus didorong untuk mengadopsi tata kelola yang berintegritas.
