investor Korea Kepincut Kelola Pantai Kartini dan Pantai Bandengan, Ini Keuntungan Besar Pemkab Jepara
- arif poernomo
JEPARA, VIVAJogja- Program Bupati Ngantor di Desa (Bungadesa) putaran pertama resmi berakhir di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan. Agenda ini menandai selesainya kunjungan estafet Bupati bersama Wakil Bupati Jepara ke 16 kecamatan sejak inisiatif ini dimulai.
Karena itu, Pemkab Jepara segera mengevaluasi menyeluruh untuk menyusun konsep Bungadesa tahap selanjutnya.
“Kita akan evaluasi dari kegiatan Ngantor di Desa ini seperti apa, acaranya seperti apa. Putaran kedua akan kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Witiarso usai acara pada Sabtu (26/7/2025).
Program Bupati Ngantor di Desa di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan
- arif poernomo
Witiarso mengakui bahwa konsep Bungadesa putaran kedua masih digodok. Selain itu, program akan diselaraskan dengan masukan DPRD Jepara.
“Kita belum menemukan formulanya, nanti kita lihat dulu seperti apa konsepnya,” terang Witiarso.
Khusus untuk Kecamatan Tahunan, Witiarso mlihat bahwa kecamatan itu memiliki potensi besar, khususnya sektor pariwisata terpadu. Selain destinasi pantai, kawasan ini juga dikenal dengan wisata budaya, religi, produk lokal dan industri mebel.
“Petinggi-petingginya semangat semua. Mudah-mudahan ini menjadi hasil yang bagus ke depan,” tuturnya.
Dalam pengembangan wisata, Kecamatan Tahunan juga disiapkan sebagai bagian dari integrasi wisata desa. Wisata religi di Mantingan, pasar mebel di Tahunan, hingga kuliner dirancang saling terhubung.
“Jadi tidak hanya ke pantai saja selesai, tapi bisa mengunjungi desa-desa wisata lainnya,” terang Witiarso.
Rencana revitalisasi juga mencakup warisan budaya lokal seperti Tongtek dan Perang Obor. Bupati telah menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara untuk membuat kajian agar atraksi ini lebih menarik.
Di sisi lain, Pemkab Jepara juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor asal Korea untuk pengembangan wisata di Kecamatan Jepara, yakni Pantai Kartini dan Pantai Bandengan.
“Saya ingin Pantai Kartini ada perubahan yang signifikan. Penataan harus lebih baik dan UMKM diberdayakan maksimal,” tandasnya.
Witiarso menjelaskan alasan skema kerja sama dilakukan melalui pihak ketiga. Pemerintah daerah tidak didesain sebagai pengelola wisata berbasis profit, sehingga kolaborasi dengan swasta dinilai lebih efektif.
“Kita akan mendapat manfaat maksimal untuk PAD, cost operasional juga turun karena beban perawatan dialihkan ke investor,” terangnya.
