Pejabat Pemkot Magelang Dikocok Ulang, Upaya Damar Solidkan Kabinetnya
- ari sunandar
KOTA MAGELANG, VIVAJogja – Pemkot Magelang kembali melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Prosesi pelantikan dilakukan pada Rabu (30/07/2025), di Ruang Adipura Kencana, Kantor Pemkot Magelang. Acara dipimpin Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.
Kesembilan pejabat yang dilantik terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 3 Pejabat Administrator, 3 Pejabat Pengawas, dan 2 Pejabat Fungsional. Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran struktural dan manajemen talenta dalam tubuh pemerintahan daerah.
Pemkot Magelang butuh pejabat paham substansi pekerjaan dan solusi
- ari sunandar
Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono menyampaikan, pelantikan pejabat bukan sekadar formalitas administrative. Melainkan sebuah momentum membangun ulang semangat pelayanan publik yang lebih baik dan adaptif.
"Pelantikan ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan zaman," ujar Damar.
Ia juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme resmi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Serta dilakukan di bawah pengawasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Damar menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Ketiganya adalah integritas, kinerja, dan kontribusi nyata.
Menurut Damar, tantangan birokrasi ke depan menuntut aparatur yang tidak hanya kompeten secara administrative saja. Namun juga memahami substansi pekerjaan, cepat merespons persoalan dan tidak segan turun langsung ke lapangan untuk mencari solusi.
"Kota Magelang membutuhkan pejabat yang memahami substansi pekerjaan, fokus pada solusi, dan siap turun tangan langsung menyelesaikan persoalan," katanya menegaskan.
Wali Kota juga mengajak seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkot Magelang mendukung pejabat yang baru dilantik, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja antarsektor dan memperkuat koordinasi lintas unit, terutama dalam menjalankan program-program prioritas daerah.
