Gaya Komunikasi Pejabat Publik: Pilar Citra dan Kepercayaan di Mata Rakyat
- Humas UMY
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Sorotan terhadap gaya komunikasi Bupati Pati yang dinilai arogan belakangan ini kembali memantik diskusi publik tentang etika komunikasi pejabat di Indonesia. Di era keterbukaan informasi, cara pejabat menyampaikan pesan bukan sekadar soal retorika—melainkan penentu utama citra, kepercayaan, dan efektivitas kebijakan.
Menurut pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Nur Sofyan, setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat. Ia menekankan bahwa komunikasi politik dalam pemerintahan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna, membangun kepercayaan, dan menjaga stabilitas sosial.
“Seorang pejabat harus peka terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai ucapan yang reaktif atau emosional justru menimbulkan gejolak sosial,” ujar Sofyan.
Dosen Ilmu Komunikasi UMY ini menjelaskan bahwa gaya komunikasi pejabat publik dapat dilihat dari perspektif social judgment theory, yakni bagaimana masyarakat menilai pesan berdasarkan pengalaman, harapan, dan sensitivitas mereka. Menurutnya, ucapan pejabat bisa diterima atau ditolak tergantung pada kesesuaian simbolik dan konteks sosial yang melingkupinya.
Sofyan menyoroti bahwa banyak kebijakan gagal bukan karena substansi, melainkan karena cara penyampaiannya yang tidak tepat. Ia menekankan pentingnya symbolic communication, kemampuan menyampaikan pesan yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun makna dan rasa aman di tengah keberagaman.
“Pernyataan pejabat akan memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa kontraproduktif dan menghambat implementasi,” imbuhnya.
Gaya komunikasi yang arogan, lanjut Sofyan, tidak hanya merusak citra pribadi pejabat, tetapi juga berpotensi memicu polarisasi dan konflik sosial. Di negara yang kaya akan keberagaman seperti Indonesia, sensitivitas simbolik masyarakat sangat tinggi. Ucapan yang gegabah bisa memecah belah dan menimbulkan ketegangan horizontal.
“Pemimpin harus mampu merangkul simbol-simbol keberagaman. Ucapan mereka harus memberikan rasa aman dan kebersamaan, bukan memperuncing perbedaan,” tegasnya.
Sofyan juga menyoroti pentingnya keteladanan dalam komunikasi pejabat publik. Menurutnya, humor atau candaan yang tidak tepat bisa berbalik menjadi persepsi negatif. Ia mengingatkan bahwa setelah menjadi pejabat, seorang politisi tidak lagi berbicara atas nama pribadi, melainkan mewakili seluruh stakeholder yang dipimpinnya. “Komunikator politik yang baik adalah yang mampu merangkul semua pihak. Keteladanan dalam berbicara adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” tutup Sofyan.
