Membangun dari Desa: 80.000 Koperasi Menuju Indonesia Emas 2045

Rudy Suryanto
Sumber :
  • Humas UMY

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah menggulirkan sebuah langkah besar yang berakar dari desa. Pendirian 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gagasan ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan strategi pembangunan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan nasional.

img_title Gas Bumi Jadi Penopang Ekonomi Desa Wisata Borobudur, UMKM Karangrejo Hemat Biaya dan Kian Produktif

Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen utama dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Dukungan regulatif pun telah disiapkan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, yang membuka akses pembiayaan hingga Rp3 miliar per desa melalui bank Himbara. Jika berjalan optimal, total perputaran modal dari koperasi ini bisa menembus angka Rp240 triliun.

Namun, di balik angka-angka besar itu, tantangan nyata menanti. Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rudy Suryanto menilai,  rencana ini sebagai langkah strategis, namun menekankan pentingnya kehati-hatian dalam implementasi. Menurutnya, koperasi tidak boleh hadir sebagai entitas baru yang menggusur peran ekonomi lokal yang telah lama berjalan.

img_title UMKM Bukan Sekadar Bertahan Hidup, Peneliti UGM Dorong Transformasi Menjadi Mesin Pencipta Kekayaan

“Keberadaan tengkulak dan rentenir yang mengakar di desa tidak bisa digantikan begitu saja. Jika koperasi tidak dirancang dengan model bisnis yang tepat, ia bisa menjadi predator baru,” ujar Rudy dalam keterangan daring, Sabtu (16/08/2025).

Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi lintas kementerian. Kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan harus diikuti oleh langkah konkret dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pengaturan jaminan bagi koperasi yang kesulitan membayar pinjaman.

img_title Bupati Gunungkidul Dorong Revitalisasi Pasar Tradisional, Perkuat UMKM dan Perputaran Ekonomi Rakyat

Rudy menekankan bahwa koperasi harus hadir sebagai penghubung ekosistem ekonomi desa, bukan pesaing bagi lembaga yang sudah ada seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM. Pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan.

“Program pemberdayaan desa tidak akan efektif jika bersifat top-down. Harus ada ruang diskusi dan kolaborasi dengan elemen lokal,” tegasnya.

Namun Ia mengingatkan, bahwa pendekatan seragam tidak cocok untuk desa-desa yang memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Model bisnis koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar benar-benar berdampak.

Empat Pilar

Untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan, Rudy merekomendasikan empat langkah utama yakni kolaborasi multipihak: melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan masyarakat. Penguatan kelembagaan dan SDM: pelatihan khusus bagi 80.000 pengelola koperasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi, model bisnis berkelanjutan: seperti social enterprise dan circular business model untuk menjamin kesejahteraan jangka Panjang, serta pemanfaatan data analytics: sebagai alat monitoring dan evaluasi berbasis bukti.

Halaman Selanjutnya
img_title