Peta Nasional Ekosistem Laut, Mitigasi Iklim dan Pengelolaan Karbon Biru
- istimewa
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan peta nasional ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang ditargetkan rampung pada akhir 2025. Peta ini akan menjadi acuan penting dalam pengelolaan sumber daya laut, mitigasi perubahan iklim, serta valuasi ekonomi ekosistem karbon biru Indonesia.
Prof. Pramaditya Wicaksono, pakar pemetaan padang lamun dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai peta nasional ini krusial untuk mendukung perhitungan serapan karbon dalam skema Nationally Determined Contribution (NDC), ocean accounting, hingga perizinan pembangunan di wilayah laut. “Data lamun nasional saat ini masih sangat terbatas. Luasan yang tervalidasi baru sekitar 290 ribu hectare, jauh dari potensi sesungguhnya,” ujarnya di Kampus UGM.
Menurut Pramaditya, tantangan utama dalam pemetaan ekosistem laut adalah luasnya wilayah Indonesia yang tidak mungkin dijangkau hanya dengan survei lapangan. Ia mendorong integrasi teknologi penginderaan jauh, satelit, remote sensing, serta data lapangan berbasis pendekatan citizen science.
Selain tantangan teknis, ia menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga. Selama ini, data tersebar di berbagai instansi tanpa sistem akses dan pemanfaatan yang terintegrasi. “Melalui proyek ini, semua pemangku kepentingan, mulai dari universitas, kementerian, pemerintah daerah, hingga NGO dikumpulkan untuk membangun komunikasi, menyelaraskan peran, dan menetapkan standar data nasional,” jelasnya.
Dengan luas wilayah yang tak mungkin dijangkau hanya lewat survei lapangan, pemetaan ekosistem laut Indonesia membutuhkan integrasi teknologi dan pendekatan citizen science. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar data tersebar dapat diakses dan dimanfaatkan secara nasional. “Ini bukan hanya soal peta, tapi soal masa depan laut Indonesia,” ujar Pramaditya.
Peta lamun nasional ini akan menjadi yang pertama bagi Indonesia, bahkan melampaui sejumlah negara besar yang belum memiliki peta sejenis secara terintegrasi. “Ini akan menjadi prestasi penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga sebagai kontribusi global dalam pengelolaan ekosistem karbon biru,” tegasnya.
Ia berharap peluncuran peta ekosistem laut di akhir 2025 menjadi tonggak sejarah dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, sekaligus memperkuat posisi negara dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, dan peta nasional ekosistem laut yang tengah disiapkan KKP menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan mitigasi perubahan iklim.
