Arie Sujito: Hentikan Kekerasan, Teruskan Kritik, Pemerintah Harus Segera Merespons
- jogja.viva.co.id/Fuska Sani Evani
YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pengamat sosial dan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menyoroti eskalasi demonstrasi dan kekerasan yang belakangan terjadi di sejumlah daerah, terutama di Jakarta. Dalam pernyataannya, Arie menegaskan pentingnya menjaga gerakan sosial tetap damai dan menjauh dari anarkisme, sembari terus menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Demonstrasi besar-besaran jangan sampai terjebak dalam kekerasan. Itu akan menghentakkan dan mengurangi harapan publik," ujar Arie yang juga menjabat selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni.
Ia menilai bahwa kekerasan hanya akan memicu spiral konflik yang sulit dihentikan, dan pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi bersikap diam. Langkah konkret harus segera diambil untuk meredam ketegangan, terutama dengan mengurangi tindakan represif aparat. "Jika tidak segera merespons, kredibilitas negara akan dipertanyakan. Ini bukan hanya soal simbol, tapi akumulasi masalah seperti pengangguran, relokasi anggaran, dan kesenjangan kebijakan," jelasnya.
Arie juga menyoroti peran kampus dalam menjaga ruang demokrasi. Ia berharap kampus-kampus, khususnya UGM, dapat melindungi mahasiswa yang menyuarakan kritik dan idealisme. "Sikap kritis adalah bagian dari tanggung jawab moral. Tapi mahasiswa juga harus menjaga diri agar tidak terjebak dalam tindakan anarkis," tegasnya.
Kasus-kasus seperti pembakaran kantor DPRD dan kantor polisi harus dicegah agar pesan utama gerakan tidak terdistorsi. "Kita harus hentikan kekerasan, tapi aksi dan kritik harus terus dilakukan. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata untuk reformasi kebijakan," tambahnya.
Arie juga menyoroti faktor akumulasi persoalan ekonomi, pengangguran, hingga kebijakan anggaran yang kontroversial sebagai pemicu meningkatnya eskalasi massa. Ia menjelaskan bahwa berbagai masalah struktural tersebut telah lama menekan masyarakat, dan kini meledak dalam bentuk aksi-aksi besar. Pemerintah, menurutnya, harus berani melakukan reformasi kebijakan agar kepercayaan rakyat bisa dipulihkan. Ia menegaskan bahwa suara kritis dari masyarakat harus dipandang sebagai masukan, bukan ancaman. “Mari kita hentikan kekerasan, tapi sikap kritis dan aksi tetap harus disuarakan agar pemerintah segera melakukan perbaikan,” ucapnya.