Wakil Bupati Sleman Dorong Sinergi Lintas OPD dalam Penanggulangan Kemiskinan

YOGYAKARTA, VIVA Jogja - Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan dengan target ambisius, menurunkan angka kemiskinan menjadi 5 % pada tahun 2030.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). “Penanggulangan kemiskinan bukan tugas satu dinas saja, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap OPD memiliki peran strategis, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujar Danang, Selasa (16/09/2025).

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK), Danang menekankan pentingnya kerja terpadu antar-OPD sebagai kunci menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Ia juga menyebut bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Kami optimistis, dengan program yang terintegrasi dan kerja keras, angka kemiskinan di Sleman bisa ditekan hingga 5% pada 2030,” tambahnya.

Data Dinas Sosial Sleman menunjukkan penurunan jumlah keluarga miskin dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan jumlah keluarga miskin dalam beberapa tahun terakhir. Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 28.678 keluarga miskin, menurun dari 29.308 keluarga pada 2024, dan 30.058 keluarga pada 2023. Adapun pada 2022, jumlahnya mencapai 30.808 keluarga. Sementara itu, data BPS DIY mencatat persentase penduduk miskin di Sleman saat ini berada di angka 7,46%, dengan target penurunan sekitar 0,5% per tahun.

Ditambahkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, menjelaskan bahwa program bantuan disesuaikan dengan karakteristik kelompok penerima. Pemkab Sleman mengutamakan keakuratan data melalui musyawarah padukuhan dan kalurahan.

“Kelompok miskin yang tersisa adalah yang paling rentan, seperti lansia telantar dan individu dengan keterbatasan tinggi. Karena itu, bantuan jangka panjang dan berkelanjutan sangat penting,” jelas Ari. Wakil Bupati Sleman, kembalu mengingatkan agar setiap OPD menyusun program yang tidak hanya teknis, tetapi juga menyentuh aspek mentalitas masyarakat. “Masing-masing OPD perlu menumbuhkan rasa malu untuk memberantas mentalitas miskin,” pungkasnya.