Rumah Reot Mbah Hadi Disulap Jadi Layak Huni, DPRD Sleman Kawal Program RLTH Pemkab

DPRD Sleman dan Pemkab Program RTLH di Balecatur, Gamping.
Sumber :
  • IST

SLEMAN, VIVA Jogja — Senyum mengembang di wajah renta Hadi Suwarno, 91 tahun, warga Padukuhan Temuwuh Lor, Balecatur, Gamping, Sleman.

img_title Pemberdayaan Ekonomi untuk Bangun Kemandirian dan Sejahterakan Masyarakat Sleman

Rumah reotnya yang selama ini nyaris roboh kini menjadi sorotan tim dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman bersama Wakil Ketua DPRD Sleman, Hasto Karyantoro.

Kunjungan itu bukan sekadar basa-basi pejabat, melainkan langkah awal usulan perbaikan rumah Mbah Hadi melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digulirkan Pemkab Sleman.

img_title Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana: Investasi untuk Memutus Rantai Kemiskinan

Program ini menjadi napas baru bagi warga miskin agar dapat hidup lebih bermartabat, sehat, dan aman di tempat tinggal yang layak.

Dalam suasana haru, Mbah Hadi berucap lirih, “Saya tidak menyangka rumah saya akan diperbaiki, terima kasih sudah peduli sama wong tuwo seperti saya.”

img_title Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Wujudkan Sleman Inklusif dan Berdaya

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, menegaskan bahwa setiap warga berhak atas tempat tinggal yang manusiawi.

“Rumah layak huni itu hak dasar warga negara. Karena itu, kami prioritaskan perbaikan rumah-rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan,” ujarnya tegas.

Ia menjelaskan bahwa rumah yang dikategorikan tidak layak huni harus memenuhi tiga unsur utama—pondasi, dinding, dan atap—yang sehat dan aman.

“Kalau salah satu tidak memenuhi syarat, itu bisa masuk kategori RTLH dan layak diusulkan bantuan,” tambahnya.

Hingga kini, Pemkab Sleman terus menargetkan peningkatan jumlah rumah yang direnovasi tiap tahun sebagai bagian dari misi pembangunan sosial berkelanjutan.

Suwarsono menjelaskan tidak semua warga bisa langsung menerima bantuan.

“Ada prosedur yang harus dipenuhi. Minimal punya KTP Sleman dan termasuk dalam daftar Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM). Kalau tidak punya, bisa pakai surat keterangan tidak mampu dari kalurahan,” paparnya.

Setelah pengajuan diterima, data calon penerima diverifikasi oleh Dinas Sosial Sleman untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Dinsos yang memutuskan layak atau tidaknya. Kami hanya memverifikasi lapangan setelah data keluar,” katanya.

Proses ini, lanjut Suwarsono, menjamin tidak ada penyimpangan dan setiap bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan.

Halaman Selanjutnya
img_title